INIBORNEO.COM, Pontianak – Proposal terbaru dari pemerintah Jepang tentang target pengurangan emisi menuai kritik tajam dari organisasi lingkungan global 350.org. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang baru-baru ini mengajukan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 60 persen pada tahun 2035 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 2013. Namun, target ini dinilai tidak cukup ambisius untuk mengatasi krisis iklim.
Proposal ini muncul di tengah pengumuman dari Badan Meteorologi Jepang (JMA) yang mengonfirmasi bahwa musim panas dan musim gugur tahun ini menjadi yang terpanas sejak pencatatan dimulai pada tahun 1898. Kondisi ini, menurut para ilmuwan, merupakan dampak nyata dari perubahan iklim yang memerlukan tindakan segera dan berani dari para pembuat kebijakan.
Masayoshi Iyoda, Juru Kampanye 350.org Jepang, menyatakan keprihatinannya terhadap target yang diajukan. Ia menekankan bahwa target 60% jauh dari rekomendasi ilmiah, yang menyarankan pengurangan 81% agar Jepang dapat mematuhi target 1,5°C yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris.
“Proposal ini tidak mencerminkan urgensi yang dibutuhkan untuk mencegah dampak iklim yang semakin buruk. Sangat mengecewakan bahwa pemerintah tampaknya lebih mengikuti usulan kelompok industri seperti Keidanren, daripada mendengarkan ahli iklim,” ujar Iyoda.
Ia juga mengkritik proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang demokratis, dengan banyaknya laporan tentang diabaikannya masukan dari beberapa anggota komite pemerintah.
Organisasi Fridays For Future Tokyo, yang didukung oleh 350.org Jepang, menggelar aksi protes pada 3 Desember di depan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri. Aksi ini menyoroti pentingnya target yang lebih ambisius untuk mencegah peningkatan suhu global yang berbahaya.
Sementara itu, Norly Mercado, Direktur Regional Asia 350.org, mengingatkan bahwa sebagai salah satu pencemar terbesar dalam sejarah dan investor utama dalam bahan bakar fosil, Jepang memiliki tanggung jawab besar dalam transisi energi global.
“Jepang seharusnya memimpin transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Target emisi yang lemah akan menjadi preseden buruk bagi negara maju lainnya,” tegas Mercado.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa lembaga keuangan publik Jepang telah mengalokasikan dana sebesar USD 93 miliar untuk proyek minyak dan gas dalam 10 tahun terakhir, jauh lebih besar dibandingkan investasi dalam proyek energi bersih pada periode yang sama.
Kritik terhadap target iklim Jepang mencerminkan kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih ambisius dan transparan dalam menangani krisis iklim. Di tengah kepemimpinan baru Perdana Menteri Shigeru Ishiba dan Menteri Lingkungan Hidup Keiichiro Asao, harapan tetap ada bahwa Jepang dapat mengubah arah kebijakannya untuk memenuhi tuntutan keadilan iklim global.
