INIBORNEO.COM, Jakarta – Gubernur Kalbar, Sutarmidji, melakukan pertemuan dengan Kantor Staff Presiden, Rabu lalu. Dia mengharapkan ada aturan khusus soal tata niaga kratom di Indonesia.
“Para petani kratom juga sudah merasa resah karena tidak ada kejelasan,” ungkapnya. Terlebih Kalbar menjadi satu diantara daerah penghasil terbesar kratom di Indonesia, khususnya Kapuas Hulu.
Tata niaga yang diusulkan Pemprov Kalbar adalah melegalkan ekspor ke luar negeri. Namun, kratom tidak boleh dikonsumsi di dalam negeri.
Pertemuan dengan Kantor Staf Kepresidenan tersebut dipimpin langsung oleh Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Hadir pula dalam pertemuan, Kepala BNN dan Kepala BPOM Pusat, Kementerian Kesehatan diwakili oleh Dirjennya, dan beberapa peneliti dan pakar.
