INIBORNEO.COM, Pontianak – Gubernur Kalimatan Barat, Sutarmidji, mengajukan beberapa usulan kepada Presiden Joko Widodo, terkait pelarangan kratom, yang bakal berdampak pada petani di Kalimantan Barat.
“Masalah kratom saat ini menimbulkan polemic di tanah air,” kata Midji. Midji pun mengajukan usulan yakni :
1). Melakukan penelitian secara farmasi tentang Kratom sebagai bahan baku obat.
2). Melakukan Tata Niaga dalam mengeksport Kratom di Negara yang melegalkan.
3). Masa Pelarangan setidaknya sampai ada hasil penelitian komprehensif.
4). Jikapun Dilarang maka fikirkan dampak ekoligisnta, karena harus ditebang dari 20 juta pohon sedangkan daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah ditetapkan sebagai kawasan paru-paru dunia.
5). Harus dipersiapkan kegiatan pengganti untuk perekonomian bagi 120 ribu jiwa yang ekonomi atau kehidupan mereka tergantung Kratom.
Dalam pertemuan tersebut, Kantor Staf Kepresidenan dipimpin langsung oleh Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian, didampingi oleh Kepala BNN dan Kepala BPOM Pusat, Kementerian Kesehatan diwakili oleh Dirjennya, dan beberapa peneliti serta pakar di Indonesia.
