PONTIANAK – Inflasi Provinsi Kalimantan Barat pada Juni 20 18 mengalami kenaikan terutama karena kenaikan tarif angkutan udara dan harga beberapa komoditas bahan pangan. lnflasi IHK Provinsi Kalimantan Barat pada Juni 2018 tercatat sebesar 1,36 o/o ( month to monthlmtm) atau 3,46% (year onyearly oy). Secara bulanan, inflasi IHK Provinsi Kalimantan Barat sebesa r 1,36 % (mtm) lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi IHK nasional yang tercatat sebesar 0,59°/o (mtm). Sementara itu, secara tahunan, inflasi IHK Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3,46% (yoy) juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi IHK nasional yang tercatat sebesa r 3,12 % (yoy).
“Kenaikan tarif angkutan udara disebabkan oleh meningkatnya permintaan se1r1ng dengan kegiatan mudik pada periode Lebaran,” ungkap Kepala Perwakilan BI Kalbar, Prijono.
Adapun kenaikan harga komoditas bahan pangan terutama disumbang oleh telur ayam ras, sawi hijau, wortel, kangkung. Kenaikan harga telur ayam ras disebabkan oleh meningkatnya permintaan. Kenaikan harga wortel disebabkan oleh menurunnya pasokan dari luar Provinsi Kalimantan Barat. Adapun kenaikan harga sawi hijau dan kangk ung disebabkan oleh menurunnya pasokan dari produsen lokal sehubungan dengan periode libur Lebaran.
Ke depan, tekanan harga diperkirakan masih akan terjadi, namun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan bulan lalu,seiring dengan telah berlalunya momen Hari Raya ldul Fitri. Namun demikian, dampak lanjutan (multip lier eff ect) kenaikan harga BBM non subsidi juga perlu menjadi perhatian. Selain itu, terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu diperhatikan yaitu, penyesuaian harga komoditas administered prices lain seiring peningkatan harga minyak dunia.
“Kemudian, penyesuaian batas bawah tiket angkutan udara, kebakaran lahan dan bencana asap, serta anomali cuaca yang dapat mengganggu distribusi pasokan bahan pangan,” sebutnya.
Selain itu, yakni wacana kenaikan gaji PNS yang dapat meningkatkan ekspektasi harga, serta stabilitas keamanan pasca pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Dalam rangka pengendalian inflasi, Tim Pengendalian lnflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat akan terus memperkuat koordinasi kebijakan.
