INIBORNEO.COM, Pontianak – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfydar, menegaskan pihaknya siap menyalurkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aksi “Kalbar Bergerak” ke pemerintah pusat.
Menurutnya, keresahan massa tidak lepas dari isu disparitas penghasilan anggota DPR RI, terutama terkait kabar gaji sebesar Rp50 juta yang dinilai memicu emosi publik di daerah. Isu ini kini tengah hangat jadi perbincangan nasional.
“Gajian Rp50 juta untuk DPR itu yang sebenarnya menjadi inti tuntutan mereka. Ini juga yang memicu emosi beberapa massa di daerah,” ujar Zulfydar, menanggapi aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Kalbar, Rabu (27/8/2025).
Walau DPRD Provinsi Kalbar tidak memiliki kewenangan terkait besaran gaji DPR RI, namun pihaknya berjanji akan menyuarakan hal tersebut ke pemerintah pusat.
“Aspirasi ini tentu kami akan sampaikan, karena itu bagian dari koreksi masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, di tingkat DPRD provinsi, ia memastikan tidak ada kenaikan gaji. “Kami sebagai anggota DPRD tidak ada pengaruhnya. Tidak ada kenaikan, tidak ada perubahan di DPRD provinsi,” tuturnya.
Zulfydar menambahkan, aksi mahasiswa merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, DPRD tidak boleh menolak suara publik. “Apapun yang disampaikan masyarakat tidak boleh kami tolak. Itu bagian dari kontrol sosial yang harus diterima,” pungkasnya.
Dalam Aksi Kalbar Bergerak sejumlah tuntutan disuarakan, antara lain mendesak pencabutan tunjangan DPR RI, peningkatan gaji guru dan dosen, hingga penanganan persoalan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin). Massa juga menuntut penghentian sikap represif aparat terhadap masyarakat, serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
