INIBORNEO.COM, Bengkayang – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus memberikan respons terkait kericuhan yang tarjadi saat aparat kepolisian merazia pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Sekayok, Kecamatan Sebalo, Kabupaten Bengkayang, Senin (25/8/2025) sore.
Kericuhan diketahui terjadi setelah aparat menangkap seorang penambang bernama Mikael, yang disebut warga sebagai tokoh panutan.
Penangkapan itu memicu kemarahan massa hingga berujung pada perusakan mobil dinas aparat serta aksi main hakim sendiri. Situasi semakin memanas ketika warga menahan sejumlah anggota kepolisian. Massa menegaskan tidak akan melepaskan aparat sebelum Mikael dan penambang lainnya dibebaskan.
Menanggapi peristiwa itu, Krisantus, mengingatkan pentingnya pemerintah pusat segera merespons persoalan PETI yang dinilainya bagaikan “bom waktu” di daerah.
“Pemerintah pusat perlu memberikan regulasi dan kewenangan kepada para penambang di seluruh Kalbar,” terangnya.
Bila hal ini tidak diberikan regulasinya, maka peristiwa semacam ini berpotensi terulang. “Kalau tidak, kericuhan seperti di Bengkayang bisa terjadi di mana – mana, khususnya di Kalimantan Barat,” tambahnya.
Ia menambahkan, dalam pidato kenegaraan Presiden 17 Agustus lalu, sudah ditegaskan bahwa tambang rakyat harus dilegalkan melalui koperasi. Menurutnya, hal itu harus segera diterapkan.
