INIBORNEO.COM, Pontianak – Dalam upaya meningkatkan tata kelola yang baik dan efektif, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, mengemukakan pentingnya penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis risiko. Hal ini disampaikannya saat menjadi pemateri dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa (07/05).
Harahap menegaskan bahwa tata kelola yang baik dapat menjadi jembatan untuk mengatasi isu-isu strategis dengan program dan kegiatan di daerah. Namun, jika jembatan tersebut tidak kokoh, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah bisa mengakibatkan pemborosan. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat, Tariyah, memberikan gambaran tentang pelayanan publik di daerah tersebut. Meskipun beberapa pemerintah daerah telah meningkatkan pelayanannya, masih ada yang berada dalam zona kuning. Tariyah menyoroti perlunya komitmen dari kepala daerah dan sekretaris daerah serta optimalisasi peran biro atau bagian organisasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Bahtiar Ujang Purnama, juga menegaskan pentingnya pemantauan tata kelola pelayanan publik untuk meningkatkan integritas daerah. Ia mendorong seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian korupsi, serta berkolaborasi dengan instansi vertikal.
Dalam arahannya, Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, dan Aspidsus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Bambang Yunianto, membagikan langkah-langkah taktis penegakan hukum yang dapat meningkatkan pelayanan publik.
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menekankan pentingnya perhatian para kepala daerah terhadap upaya mewujudkan tata kelola yang baik. Ia juga meminta para kepala daerah untuk membangun harmonisasi dengan berbagai pihak di daerah, termasuk instansi vertikal.
Rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan tata kelola yang baik di Kalimantan Barat. Semua pihak berkomitmen untuk bekerja sama demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.
