INIBORNEO.COM, Pontianak – Bagi sebagian warga Kota Pontianak, kemiskinan bukan sekadar angka dalam laporan statistik.
Ia hadir dalam bentuk dapur yang kerap kosong, rumah yang tak layak huni, hingga keterbatasan akses pada layanan dasar.
Kondisi inilah yang mendorong Pemerintah Kota Pontianak untuk menata ulang cara pandang dan strategi dalam menanggulangi kemiskinan.
“Penanggulangan kemiskinan adalah soal kemanusiaan. Negara harus benar-benar hadir dan dirasakan oleh warga yang paling membutuhkan,” ujar Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan.
Bahasan mengemukakan hal ini saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2025 di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Jumat (19/12/2025).
Bahasan menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau sebatas rutinitas administratif.
“Kemiskinan kerap diwariskan lintas generasi,” katanya. Hal ini dipicu bukan hanya karena rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan hidup yang layak.
Maka, penanganannya menuntut kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, tanpa ego sektoral.
Miskin Ekstrem
Dalam rapat tersebut, terungkap masih adanya warga miskin dan miskin ekstrem di Kota Pontianak yang membutuhkan intervensi terpadu.
Tantangan lainnya adalah akurasi data, akses layanan dasar yang belum merata, serta persoalan struktural seperti pengangguran dan rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin.
Bahasan menekankan, bantuan sosial tetap penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. “Kita harus mendorong perubahan yang membuat keluarga miskin bisa bangkit, berdaya, dan mandiri,” katanya.
Ke depan, Pemkot Pontianak akan memperkuat pembaruan data kemiskinan hingga ke tingkat kelurahan, RT, dan RW. Para camat dan lurah diminta turun langsung memastikan data benar-benar mencerminkan kondisi warga di lapangan, agar setiap kebijakan dan program tepat sasaran.
Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan paling dasar, seperti pangan, rumah layak, air bersih, sanitasi, jaminan sosial, dan layanan kesehatan, dengan penanganan khusus bagi keluarga yang berada dalam kondisi paling rentan.
Di sisi lain, penguatan ekonomi menjadi kunci agar warga tidak terus bergantung pada bantuan. Pemerintah mendorong pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, serta akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), program CSR, dan dana sosial lainnya.
“Kita ingin warga miskin tidak hanya bertahan hidup, tapi punya harapan dan masa depan,” ujar Bahasan.
Ia juga mengajak semua pihak—mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, hingga komunitas—untuk terlibat aktif sebagai mitra di lapangan.
Dengan tata kelola yang lebih baik serta evaluasi berbasis dampak nyata, Bahasan optimistis upaya kolektif ini dapat membawa perubahan.
“Jika kita bekerja dengan hati, data yang benar, dan kolaborasi yang kuat, saya yakin Pontianak bisa menurunkan kemiskinan dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal,” pungkasnya.(*/r)
