INIBORNEO.COM, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa berbasis kelembagaan koperasi.
Komitmen tersebut diwujudkan lewat pelatihan peningkatan kompetensi bagi para pendamping koperasi yang digelar di Hotel Harris Pontianak, Senin (20/10). Pelatihan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat peran pendamping dan pengurus koperasi agar mampu mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kalbar Harisson mengungkapkan, saat ini terdapat 2.143 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalbar yang sudah memiliki badan hukum. Pemerintah berupaya agar koperasi-koperasi tersebut tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
“Tidak semua pengurus koperasi memahami bisnis dan pengelolaan usaha. Karena itu, pelatihan ini menjadi penting agar para pendamping bisa membantu sekaligus melatih pengurus di lapangan,” ujarnya.
Melalui pelatihan tersebut, para pendamping dan Project Management Officer (PMO) diharapkan mampu melihat peluang bisnis potensial di desa maupun kelurahan. Dengan begitu, koperasi dapat berkembang menjadi unit usaha produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalbar, Ayub Barombo, menjelaskan bahwa saat ini ada 245 pendamping KDKMP di Kalbar, terdiri atas 30 PMO dan 215 business assistant yang tersebar di 14 kabupaten/kota.
“Harapan kami dengan adanya pelatihan ini, pengurus koperasi dan para pendamping dapat bersinergi. Jangan sampai ada perbedaan pandangan yang justru menghambat jalannya koperasi,” ujarnya.
Selain penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah juga mendorong transformasi digital koperasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes). Platform ini akan menjadi sarana kolaborasi dan integrasi data antara koperasi desa dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha.
