INIBORNEO.COM, Pontianak — Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2026 harus berpijak pada kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas, efisiensi, dan inovasi agar belanja daerah benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Tahun depan harus lebih terukur, berbasis outcome, dan memberi multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Edi, usai membuka asistensi penyusunan RKA di lingkungan Pemkot Pontianak, Senin (25/8/2025).
Edi menyebut, anggaran 2026 merupakan penyusunan murni pertama di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota dengan landasan visi-misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
Meski kondisi ekonomi nasional masih penuh tantangan, termasuk pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), target pendapatan APBD 2026 tetap ditetapkan sebesar Rp2,216 triliun. “Kita perlu bekerja keras menggali sumber pendapatan baru agar pembangunan tetap berjalan,” katanya.
Edi juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memahami tata kelola keuangan secara menyeluruh, mulai dari sumber pendapatan hingga manfaat belanja daerah. Transparansi dan pertanggungjawaban disebutnya sebagai kunci, sebab tujuan akhir APBD adalah kesejahteraan publik.
Ia menekankan bahwa politik anggaran harus dipahami sebagai proses mencapai tujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. Peran DPRD, lanjutnya, sangat penting untuk memastikan setiap program benar-benar relevan dengan kebutuhan warga.
Edi juga menyinggung penghargaan dan insentif dari pemerintah pusat yang bisa diperoleh melalui kinerja baik daerah. Prinsip serupa, ujarnya, diterapkan di tingkat kota dengan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak.
Selain aspek pendapatan, pelayanan publik juga mendapat sorotan. Edi meminta aparatur pemerintah mengubah pola pikir agar lebih berorientasi pada pelayanan dan empati. “Mindset kita harus membangun dan membantu masyarakat agar lebih maju. Kalau fokusnya hanya materi, kerja tidak akan totalitas,” tegasnya.
Dalam hal efisiensi, ia meminta program dibuat lebih selektif dan berbasis kebutuhan. Kajian maupun perjalanan dinas yang tidak mendesak harus ditekan, mengingat era digitalisasi memudahkan koordinasi tanpa sering bepergian.
Ia menambahkan, sektor strategis seperti pariwisata, infrastruktur, keamanan, dan kebersihan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. “Kegiatan sederhana pun dapat memberi dampak luas bila dikelola dengan baik,” katanya.
Di tingkat wilayah, Edi mengajak kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW untuk lebih aktif mendukung pemerintahan. Pemerintah kota akan meningkatkan insentif bagi perangkat tersebut, namun ia mengingatkan agar tidak ada pemekaran berlebihan.
“Insentif yang diberikan harus sebanding dengan kontribusi nyata dalam mendukung pemerintahan, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban,” tutupnya.
