INIBORNEO.COM, Pontianak – PT Rezeki Kencana Prima (RKP) melakukan restrukturisasi jajaran dewan komisaris dalam kunjungan kerja ke Desa Pak Mayam, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Selasa (5/8/2025). Perombakan struktur ini disebut sebagai langkah strategis perusahaan untuk memperkuat arah pengelolaan sekaligus menjajaki penguatan relasi dengan masyarakat sekitar.
Dalam susunan baru, posisi Komisaris Utama diisi oleh Laksamana Madya (Purn) Moekhlas Sidik, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) yang kini juga aktif di lingkar politik nasional sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.
Selain itu, Mayor Jenderal (Purn) R. Gautama Wiranegara, mantan pejabat intelijen yang pernah menjabat Sekretaris Utama di BNPT, ditunjuk sebagai salah satu komisaris. Satu nama lainnya adalah Muliadi alias Kian Min, tokoh lokal yang cukup dikenal di wilayah Kalimantan Barat.
Jabatan Direktur Utama kini dipegang oleh Marsekal Muda (Purn) Surya Margono, sosok berlatar belakang militer dan intelijen yang berasal dari Mempawah.
Menurut Staf Khusus Direktur Utama PT RKP, Garlika Martanegara, penunjukan nama-nama tersebut diharapkan bisa memperkuat kapasitas tata kelola perusahaan. Meski demikian, belum dijelaskan secara rinci arah kebijakan perusahaan terhadap isu sosial dan lingkungan, serta bagaimana pelibatan masyarakat akan diintegrasikan ke dalam operasional perusahaan.
Saat ini, PT RKP mengelola sekitar 1.600 hektare lahan sawit dan mengklaim bermitra dengan kelompok tani lokal di lahan seluas lebih dari 4.000 hektare. Perusahaan juga tengah merencanakan ekspansi ke lahan kosong seluas 400 hektare yang dimiliki.
Di luar sektor sawit, PT RKP menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan tanaman obat tradisional sebagai diversifikasi usaha. Inisiatif ini disebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan institusi pemerintah, meski belum disampaikan target waktu atau peta jalannya.
Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya membangun model usaha yang berorientasi pada masyarakat, namun sejumlah kalangan menilai transparansi, akuntabilitas kemitraan, dan dampak lingkungan tetap menjadi catatan penting dalam menilai keberlanjutan perusahaan ke depan di Kalimantan Barat.
