INIBORNEO.COM, PONTIANAK – Sidang praperadilan kasus korupsi pengadaan tanah Bank Kalbar yang sempat ditunda akhirnya digelar kembali pada Senin 10 Februari 2025 siang.
Dalam sidang ini, Herawan Utoro, pengacara tiga tersangka (SDM, SI, dan MF), mendesak majelis hakim untuk memanggil dan menghadirkan sejumlah saksi kunci, termasuk Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Kalbar tahun 2015, mantan Kajari Pontianak, serta Kasi Intelijen Kejari Pontianak.
Sidang ini diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta baru terkait kasus yang telah berlarut-larut ini.
Herawan Utoro dengan tegas menyampaikan permohonan tersebut di hadapan majelis hakim. Ia menegaskan bahwa kehadiran para saksi tersebut sangat penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses hukum.
“Kami membutuhkan keterangan dari JPN Kejati Kalbar tahun 2015, mantan Kajari Pontianak, dan Kasi Intelijen Kejari Pontianak untuk memastikan semua fakta terungkap secara jelas,” ujar Herawan.
Sidang sempat memanas ketika Herawan Utoro bersikeras meminta kehadiran para saksi tersebut. Awalnya, majelis hakim enggan memenuhi permintaan tersebut dengan berbagai alasan. Namun, Herawan berhasil meyakinkan hakim tentang pentingnya kehadiran para saksi.
“Ini bukan sekadar formalitas, tetapi untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan,” tegasnya.
Perwakilan Kejati Kalbar dan Kejari Pontianak sempat berargumen bahwa kehadiran para jaksa yang diminta harus melalui izin dari pimpinan mereka. Namun, Herawan menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pengadilan.
“Jika mereka tidak hadir, kami sudah memiliki bukti-bukti lain yang akan kami sampaikan kepada majelis hakim,” tambahnya.
Herawan Utoro mengungkapkan bahwa terdapat Legal Opinion (LO) yang dikeluarkan oleh JPN Kejati Kalbar tahun 2015 terkait pengadaan tanah Bank Kalbar. LO tersebut menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam proses pengadaan tanah tersebut.
Selain itu, hasil penyelidikan Kejati Kalbar tahun 2016 dan Kejari Pontianak tahun 2022 juga menyimpulkan hal serupa, yaitu tidak ditemukannya tindak pidana dalam kasus ini.
“Penyidikan yang dilakukan saat ini hanyalah pengulangan dari proses sebelumnya. Tidak ada fakta, data, atau alat bukti baru yang ditemukan,” jelas Herawan.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dokumen-dokumen penting, termasuk LO JPN, hasil penyelidikan Kejari Pontianak tahun 2022, dan hasil penyelidikan Kejati Kalbar tahun 2016, untuk disampaikan dalam sidang praperadilan ini.
Ini merupakan praperadilan kedua yang diajukan oleh tersangka SDM, SI, dan MF dalam kasus yang sama. Pada praperadilan sebelumnya, Kejati Kalbar dinyatakan kalah, dan pengadilan memerintahkan pembebasan ketiga tersangka dari tahanan.
Namun, hanya berselang satu hari setelah kekalahan tersebut, Kejati Kalbar menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru dan kembali menetapkan SDM, SI, dan MF sebagai tersangka.
Sidang praperadilan ini ditunda hingga Selasa, 11 Februari 2025, dengan agenda jawaban dari termohon (Kejati Kalbar dan Kejari Pontianak). Herawan Utoro berharap agar para saksi kunci dapat hadir dalam sidang berikutnya untuk memberikan keterangan yang diperlukan.
“Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini,” pungkasnya.
Pengacara Desak Kehadiran Saksi Kunci di Sidang Praperadilan Kasus Korupsi Tanah Bank Kalbar
