INIBORNEO.COM, Pontianak – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dirilis resmi pada 20 Januari 2025 di Kalimantan Barat akan melayani siswa dari tingkat SD, SMP dan SMA. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyebutkan per dapur SPPG akan melayani hingga 3500 siswa.
“Satu dapur SPPG nantinya akan melayani 3000 – 3500 siswa per hari di radius wilayah yang paling dekat dengan lokasi dapur SPPG ini,” tutur Pj. Gubernur Kalbar, Harisson, ketika melakukan peninjauan kesiapan dapur mitra MBG pada Rabu (15/01).
Di Kalimantan Barat sendiri, akan ada 16 dapur SPPG, yang tersebar di berbagai wilayah, di antaranya 2 dapur di Pontianak, kemudian Sambas, Singkawang, Landak, dan Ketapang serta kabupaten-kabupaten lain. Namun, pelaksanaannya akan bergantung pada kesiapan dari hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN).
“Nanti, Kepala SPPG akan rapat terlebih dahulu dengan BGN, dan kemudian BGN akan memberikan mandat, kira-kira berapa dapur yang boleh mulai tanggal 20 Januari 2025, berdasarkan kesiapan yang dilaporkan oleh Kepala SPPG,” jelasnya.
Terkait dengan menu, Harisson mengungkapkan, makanan bergizi yang disiapkan untuk satu anak berkisar Rp15 ribu, yaitu Rp10 ribu untuk bahan makanan dan Rp5 ribu untuk operasional, termasuk pengantaran makanan ke sekolah penerima program MBG.
“Untuk menu, tadi sudah saya tanyakan ke mitra, ada nasi, ayam teriyaki, capcay, scrambled egg (campuran telor, keju, susu), dan buah-buahan lokal. Tapi, untuk sementara ini kita memberikan pisang. Dan untuk penyajiannya menggunakan plato stainless,” katanya.
Ia kemudian meminta Kepala Perwakilan BPKP Kalbar dan Kabinda Kalbar agar pada saat pendistribusian makanan ikut mengawal pelaksanaannya sehingga makanan yang dibagikan sesuai dengan harapan. Ia juga meminta kualitas harus dijaga, mitra menyiapkan petugas gizi, petugas sanitasi, dan petugas lainnya, agar makanan yang disajikan benar-benar bergizi dan kualitas kesehatannya terjaga.
“Jadi setiap mitra ini nanti ada kepala satuan kerjanya, dari BGN, dan mereka yang sebenarnya sudah paham bagaimana mengontrol dan mengevaluasi sanitasi gizi, kandungan gizi dari makanan yang disiapkan mitra,” lanjutnya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap mengungkapkan, guna mengawal program super priority Presiden Prabowo Subianto, BPKP menurunkan tim sejak awal, mulai dari uji coba, launching, dan terus mendukung pelaksanaannya agar program ini berjalan dengan baik.
“Kami akan hadir memantau pelaksanaan program ini mulai dari ketika masak di dapur, proses penyediaan makanan, sehingga dapat memitigasi risiko-risiko yang kemungkinan muncul,” jelasnya.
