INIBORNEO.COM, Pontianak – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama jejaring melakukan aksi dengan menyerukan gerakan “Indonesia Bukan Chernobyl: Jauhkan Kalbar dari ancaman bahaya radiasi nuklir-PLTN”. Kegiatan aksi ini dilakukan di sekitar Tugu Digulis, Kota Pontianak dan depan Kantor Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) di Jakarta, Jumat (26/4), bertepatan dengan 38 tahun bencana PLTN Chernobyl di Ukraina.
Hendrikus Adam, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat mengatakan, bencana nuklir dengan kecelakaan reaktor PLTN terjadi pada sejumlah tempat seperti di Daicii di Jepang (11 Maret 2011), There Mile Island di Amerika Serikat (1979), di Mayak, Rusia (29 September 1957) dan di Seversk (dulu Tomsk-7) Siberia (6 April 1993) yang menunjukkan dampak gejala serupa berupa kelainan darah dan kerusakan genetik. Hal yang sama juga terjadi di Semipalatinsk, Astana pada tahun 1949 hingga tahun 1962 sehingga hampir setengah dari populasi menderita disfungsi sistem syaraf motorik.
“Dampak dari radiasi nuklir lainnya pernah terjadi di Jepang, ketika Kota Hiroshima dan Nagasaki diserang tentara sekutu Amerika dengan bom atom,” ucapnya.
Lebih lanjut, Adam mengingatkan bahwa kecelakaan reaktor PLTN fenomenal dunia lainnya di Chernobyl, Ukraina pada 26 April 1986 – tepatnya 38 tahun lalu. Bencana nuklir Chernobyl ini berhasil memporak-porandakan kehidupan Ukraina yang mengakibatkan sebanyak 7 juta orang harus menderita setiap saat dengan korban nyawa maupun gangguan kesehatan tidak terbilang jumlahnya.
Bahkan bencana kemanusiaan dan lingkungan tragis ini berhasil membuat matinya sebuah kota Pripyat di daerah tersebut. “Sejumlah tragedi kemanusiaan dan lingkungan tersebut menegaskan bahwa teknologi ciptaan manusia seperti halnya PLTN tidak sepenuhnya dapat dikontrol dan dikendalikan oleh manusia selaku penciptanya” ungkap Adam.
Abit Nibras Trilanang, Koordinator aksi Aliansi Kalbar Tolak PLTN di Kota Pontianak menyayangkan bahwa di tengah masih berlimpahnya sumber energi terbarukan yang belum teroptimalkan dan masih cukupnya kebutuhan energi nasional, pemerintah melalui BATAN dan promotor PLTN akan tetap memaksakan pendirian tapak di sekitar Pantai Gosong, Bengkayang.
“Inisiatif pembangunan PLTN terkesan hanya menjadi kepentingan segelintir orang yang lebih ditujukan untuk kepentingan industri, namun dikemas sebagai solusi ketahanan energi nasional” jelas Abit.
Menurut Abit, selain pembangunannya mahal, waktu pembangunan lama dan berpotensi menciptakan ketergantungan teknologi kepada negara penyedia teknologi, PLTN juga membutuhkan kapasitas institusi yang tinggi dan sangat baik untuk membangun, mengelola, mengawasi, serta mengurus limbah dan menangani setelah tutup.
Jadi, kata dia, tentu tidak sesederhana yang dibayangkan, dengan risikonya yang juga jauh lebih besar dan berbahaya.
Hal serupa disampaikan Kepala Divisi Kampanye WALHI Nasional, Fanny Tri Jambore Christanto yang menyayangkan bahwa selama ini, rencana pembangunan PLTN di Kalbar maupun di Indonesia pada umumnya tidak diinformasikan dengan jujur, utuh dan berimbang kepada publik.
“Ancaman krisis energi di masa depan mestinya dapat diatasi dengan memanfaatkan secara maksimal potensi energi terbarukan yang dimiliki disertai efisiensi energi di segala lini,” ungkap Fanny Tri Jambore Christanto, di Jakarta.
Ditegaskan bahwa pihaknya berharap agar pemerintah menghentikan rencana pendirian PLTN di Kalimantan Barat agar tidak melahirkan potensi risiko bencana dan momok bagi generasi mendatang mestinya jadi perhatian untuk menjawab pemenuhan kebutuhan energi masa depan yang murah, aman, bersih dan berkeadilan.
Pihaknya meminta pemerintah bersama para promotor PLTN menghentikan dengan tidak memaksakan rencana pembangunan energi nuklir melalui PLTN di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat dengan mengalihkan investasi yang ada untuk pengembangan sumber-sumber energi terbarukan yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga terjangkau secara finansial dan dapat diandalkan untuk jangka panjang.
