INIBORNEO.COM, SAMBAS – Dalam rangka mengetahui gambaran implementasi upaya percepatan penurunan stunting yang sudah dilakukan tingkat desa dan kecamatan di daerah Perbatasan, Pesisir dan Rawan Pangan (P2R), tim satgas terpadu stunting tingkat nasional melakukan monitoring dan evaluasi dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan TPPS tingkat desa dan kecamatan di Kabupaten Sambas.
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya BKKBN, Muktiani Asri Suryaningrum mengatakan, terpilihnya Kabupaten Sambas berdasarkan kriteria letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara lain. Ada 2 lokus lainnya di Indonesia yang juga terpilih untuk dilakukannya monev yakni Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat yang mewakili wilayah pesisir dan Kabupaten Rokan Hulu Riau yang mewakili wilayah rawan pangan.
“Sementara Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, mewakili wilayah perbatasan. Pemilihan lokus tersebut berdasarkan beberapa kriteria antara lain letak geografis, tren prevalensi stunting dan kerawanan pangan,” ungkapnya saat FGD di Aula Bappeda Sambas, Rabu (26/07/2023).
FGD ini dimulai dari monev di tingkat desa kemudian kecamatan dan dilanjutkan ke tingkat kabupaten keesokan harinya. FGD tingkat desa diikuti oleh TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) tingkat desa, TPK (Tim Pendamping Keluarga) serta kepala desa. Sedangkan FGD tingkat kecamatan diikuti oleh Camat Sambas, kepala puskesmas, PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) dan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) tingkat kecamatan.
Project Officer program Kegiatan Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting BKKBN pusat, Dr. dr. Lucy Widasari menjelaskan monev di daerah P2R ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi upaya percepatan penurunan stunting yg sudah dilakukan. Harapannya monev ini juga dapat mengidentifikasi gap antara implementasi dengan target- target yang memang harus atau sudah dicapai.
“Contohnya apakah TPPS di tingkat desa/kecamatan sudah terbentuk atau berfungsi atau berjalan sebagaimana mestinya. Apakah sudah dapat pembinaan dan bimbingan dari kecamtan. Dari hasil tadi kami masih akan mengkompilasinya,” jelasnya.
Dari monev bersama TPPS tingkat desa, Lucy mendapati peserta yang belum mengetahui tugas pokok dan fungsi TPPS serta belum memahami secara mendalam apa itu stunting dan kenapa stunting menjadi fokus pemerintah.
“Mereka belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya, belum tau kalau ada Tim Pendamping Keluarga dan ada beberapa hal lain. SDM tingkat desa dan kecamatan yang tergabung dalam TPPS ini, masih kurang terpapar mengenai kenapa stunting itu perlu dicegah dan bagaimana upaya pencegahannya,” ungkapnya.
Setelah melalui proses monev, lanjutnya, satgas stunting di BKKBN pusat nantinya akan memberikan rekomendasi apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh TPPS tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota maupun tindak lanjut dari tingkat pusat. Untuk wilayah perbatasan, ia menyebut cara penanganannya akan berbeda dengan daerah lain.
“Kita harus melihat karakteristik wilayah masing masing. Tentunya tidak sama dengan daerah lain. Wilayah perbatasan ada yang penduduknya merantau selama hitungan tahunan. Anak diasuh oleh pihak keluarga, pendampingannya akan berbeda,” ucapnya lagi.
Ia memastikan hal hal yang ditanyakan dalam monev ini bukanlah penilaian tapi rujukan untuk memberikan rekomendasi strategi kedepannya.
Sementara itu, Camat Sambas, Halibus mengatakan, kendala terbesar penurunan stunting di wilayahnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka memonitor perkembangan balitanya dan rendahnya kesadaran ibu-ibu hamil memeriksakan kehamilannya.
“Kami harapkan kerjasama dengan semua pihak terutama dari aparat keamanan seperti Babinkamtibnas untuk menghimbau masyarakat agar mendatangi posyandu dalam rangka melihat perkembangan anak dan pemeriksaan ibu hamil. Sehingga kita dapat intervensi dan mencegah terjadinya stunting,” jelasnya.
Ia berharap dari monev ini, satgas stunting mendapatkan informasi dan gambaran yang diperlukan untuk merancang strategi tindak lanjut dan menyusun rekomendasi agar target penurunan stunting di Kabupaten Sambas khususnya, dapat segera tercapai.
