INIBORNEO.COM, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji memaparkan beberapa strategi penurunan stunting di Kalbar. Diantaranya, penanganan stunting harus berdasar data by name by address. Kemudian penambahan item tentang stunting dalam parameter ukur desa, serta sosialisasi berkelanjutan tentang stunting kepada masyarakat. Demikian dikatakannya usai mengukuhkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat Pintauli Romangasi Siregar, pada Rabu (3/5/2023).
“Dalam penanganan stunting, penekanan pertama mesti validasi data. Bagusnya by name by address. Jadi ketika memiliki data lengkap, kita sudah tahu sasarannya. Sehingga intervensinya bisa tepat. Seperti keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, ini perlu dipantau,” ujar Sutarmidji.
Selain data yang valid, kelengkapan peralatan kesehatan juga menjadi hal yang utama. Seperti pemeriksaan USG dan beberapa alat pengecekan kesehatan lainnya.
“Karena dengan memiliki peralatan lengkap, petugas di lapangan juga dapat menjalankan tugasnya dengan mudah. Ini mesti dilengkapi dengan peralatan memadai. Jika peralatan tidak lengkap bagaimana parameter ukurnya. Akhirnya tugas teman-teman menjadi sia-sia,” ujarnya.
Ia juga menyarankan kedepannya, parameter ukur desa mandiri dapat ditambahkan satu indikator lagi yaitu tentang stunting. Jikalau item tersebut tidak bisa menjadi parameter, paling tidak indikator desa di bidang kesehatan bisa langsung merujuk pada tingkat stunting di daerah tersebut.
“Jika dalam parameter kemajuan desa mencantumkan indikator stunting, secara tak langsung penanganan stunting juga akan diupayakan turun disetiap desa tersebut,” katanya lagi.
Gubernur juga meminta agar kolaborasi desa mandiri dalam penanganan stunting dapat menampilkan indikator penanganan stunting. Apalagi BKKBN juga memiliki program Kampung KB. Jika desa mandiri bisa disinergikan dengan Kampung KB, percepatan penurunan stunting akan bisa lebih cepat.
“Jika memang bisa dikolaborasikan tentu akan lebih baik lagi,” tambahnya.
Penguatan lain yang dirasanya penting adalah pemberian sosialisasi berkelanjutan tentang stunting kepada masyarakat harus dilakukan terus menerus. Harapannya, agar masyarakat luas tahu apa itu stunting.
“Jika semuanya sudah dilakukan, ia optimis bahwa angka stunting bisa turun di Kalbar,” tambahnya.
Menanggapi strategi yang disampaikan Gubernur Sutarmidji, Kepala BKKBN Kalbar, Pintauli Romangasi Siregar menjelaskan bahwa belum lama ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kalbar untuk mengetahui data stunting by name by address di Kalbar.
“Kalau di BKKBN sendiri, memiliki data beresiko stunting. Data itu hasil dari Pendataan Keluarga 2022. Kemudian, Gubernur Kalbar juga minta agar ibu hamil dapat terus dipantau secara detail sampai ia melahirkan. Untuk melakukan hal ini, kita perlu bantuan para pakar di perguruan tinggi,” jelasnya.
Soal kelengkapan alat sebagai alat ukur parameter, BKKBN juga sudah menyampaikan ke Dinkes. “Sudah kami sampaikan juga ke Dinkes. Alat ukur apa saja yang digunakan sehingga jelas pengukurannya. Tapi target awal kita tentu data stunting ini,” ungkapnya.
Ke depan koordinasi dengan Dinkes bakal dikuatkan. Karena dalam penanganan stunting ke dua lembaga ini harus saling melengkapi.
