INIBORNEO.COM, Pontianak – Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalimantan Barat, Purwati memastikan perusahaan anggota asosasi membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari mitra perusahaan.
“PKS anggota Gapki Kalbar masih tetap membeli TBS sawit dari kebun mitra sesuai penetapan harga pemerintah,” katanya, Kamis (14/7).
Terkait pembelian TBS dari petani swadaya, purwati mengatakan, sebelumnya pemerintah pusat meminta perusahaan membeli TBS petani swadaya sebesar Rp. 1.600/kg. Namun saat ini harga lelang KPB (Kantor Pemasaran Bersama) yang menjadi acuan dalam penetapan harga TBS terus menurun.
“Harga lelang CPO tanggal 6 Juni hanya sekitar Rp 6.400,-/kg. Dengan harga CPO tersebut, tentunya tidak memungkinkan harga TBS ditetapkan sebesar Rp. 1.600/kg untuk keberlanjutan investasi industri sawit,” papar dia.
Menurutnya, permintaan harga TBS Rp1.600/kg tersebut sebelumnya disampaikan oleh pemerintah secara lisan pada rapat tanggal 24 Juni 2022 khususnya kepada group-group besar. Pada waktu tersebut, harga CPO dalam negeri yaitu harga tender KPB masih di atas Rp 8.000/ kg sehingga beberapa perwakilan group besar menyampaikan kesanggupannya dan telah dilaksanakan di lapangan.
Meskipun sudah dikeluarkan persetujuan ekspor bulan Juni sebesar 3,4 juta ton melalui program transisi maupun flush out, namun nyatanya realisasi ekspornya masih rendah hanya sekitar 1,3 juta ton. Menurutnya, hal ini karena permasalahan negosiasi kontrak jual beli, ketersediaan kapal dan proses pengapalan.
“Hal ini mengakibatkan harga CPO dalam negeri masih tertekan yang bisa terlihat dari harga tender KPB yang cenderung makin turun dimana pada tanggal 6 Juli 2022 hanya Rp. 6.400/kg. Dan hal ini menyebabkan makin banyak PKS yang kesulitan menjual CPO-nya atau ditawar dengan harga yang rendah,” jelasnya.
Kondisi tersebut, menurut Purwati menyebabkan tangki timbun di PKS penuh sehingga masing-masing PKS harus mengatur jumlah TBS yang bisa diterima/diolah. Selain itu, sebagian perusahaan menggunakan tongkang sebagai tangki timbun yang tentunya menambah beban perusahaan dan PKS terpaksa mengurangi pembelian TBS khususnya dari Swadaya.
Kondisi tersebut, menurut Purwati menyebabkan tangki timbun di PKS penuh sehingga masing-masing PKS harus mengatur jumlah TBS yang bisa diterima/diolah. Selain itu, sebagian perusahaan menggunakan tongkang sebagai tangki timbun yang tentunya menambah beban perusahaan dan PKS terpaksa mengurangi pembelian TBS khususnya dari Swadaya. (burul)
