Tak Ditanggung BPJS, Korban Begal di Ketapang Kesulitan Bayar Rumah Sakit

0 158

INIBORNEO.COM, Ketapang – Korban begal di Ketapang, Marlina, kini kesulitan membayar biaya rumah sakit. Pasalnya BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya rumah sakit karena Marlina korban tidak kejahatan.
“Dari mana saya dapat biaya untuk mengeluarkan istri saya dari rumah sakit,” katanya Suwandi (35), suami Marlina, saat ditemui di RSUD Agus Djam, Ketapang. Kini biaya pengobatan makin membengkak lantaran Marlina telah dirawat akibat patah tangan sejak 15 Februari 2020 lalu.
Pasalnya, sesuai UU, BPJS tidak menanggung biaya pengobatan korban kejahatan. “Lalu siapa yang akan menanggung. Padahal Marlina adalah pemenang Kartu Indonesia Sehat,” tukas Suwandi lagi.
Suwandi, baru 2 pekan ini bekerja sebagai buruh harian lepas di PT MPK dengan gaji Rp100 rb per hari. Sejak istrinya mengalami musibah ia tak lagi bekerja. Sebelumnya ayah dua anak ini adalah petani padi di desanya.
Pihak RSUD Agusjam saat ini sedang melakukan berbagai upaya untuk mencari tahu tentang kemungkinan adanya pihak pihak atau lembaga yg dapat membatu biaya pengobatan korban begal ini. Suwandi berharap ada pihak pihak yang dapat memberikan jalan agar ada keringanan bagi diri dan keluarganya untuk mendapatkan biaya perawatan Marlina di RSUD Agus Jam.
Sesuai perundangan yang berlaku, Marlina bisa ditanggung oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Sesuai UU no 31 tahun 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006, TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, pada pasal Pasal 1 (poin 3), Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian, ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Pada Pasal 6, (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Pada ayat (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK. (Yasmin Umar)

Comments
Loading...