Tahun Depan, Pilkada Bakal Mempengaruhi Perekonomian Kalbar

0 12

INIBORNEO, Pontianak – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Barat diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian pada tahun 2020. Tahun depan, perekonomian Kalimantan Barat akan tumbuh membaik pada rentang 4,9-5,3% (yoy).

“Selain Pilkada di tujuh kabupaten di Kalbar, terdapat juga beberapa risiko yang perlu dicermati seperti perang dagang AS-Tiongkok, kebijakan perdagangan CPO di Eropa dan India,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prijono, saat Pertemuan Tahunan BI (PTBI) Kalbar, kemarin.

Terlepas dari beberapa risiko tersebut, kinerja ekonomi Indonesia masih dapat terjaga. Terjaganya kinerja ekonomi Indonesia adalah buah dari sinergi bauran kebijakan yang kuat antara BI, Pemerintah, dan OJK. Bauran kebijakan BI diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.

“Pada 2018 yang lalu, BI melakukan stabilisasi moneter secara pre-emptive dan ahead the curve untuk mencegah risiko terjadinya krisis dari gejolak ekonomi global, sementara instrumen kebijakan lainnya untuk mendorong pertumbuhan. Bauran kebijakan ini mampu membalikkan keadaan,” jelasnya.

Pada tahun 2019, dengan rendahnya inflasi dan stabilnya nilai tukar rupiah, seluruh instrumen bauran kebijakan BI diarahkan untuk mendorong momentum pertumbuhan. Bauran kebijakan BI yang akomodatif ini akan dilanjutkan pada tahun 2020 mendatang.

Sementara, dari sisi kebijakan moneter, sejak Juli 2019 BI telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak empat kali sebesar 100 bps, menjadi 5,0 %. GWM juga diturunkan sebanyak dua kali sebesar 100 bps pada bulan Juni dan November 2019, menjadi 5,5%. Dengan stance kebijakan moneter yang akomodatif, kami harap perbankan mempercepat penurunan suku bunga dan penyaluran kredit.

Untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan ekonomi, BI juga melonggarkan kembali kebijakan makroprudensial. Pada 2019, ketentuan rasio uang muka kredit juga telah diturunkan lagi untuk mempermudah kepemilikan rumah dan kendaraan bermotor.

Rasio Intermediasi Makroprudensial juga kembali dilonggarkan, demi fleksibilitas manajemen likuiditas dan memperluas pendanaan perbankan. Pada 2020 kebijakan makroprudensial akomodatif akan diperluas untuk pengembangan UMKM dan sektor prioritas, termasuk ekspor dan pariwisata.

“Kami mengajak perbankan dan dunia usaha untuk bersama memperkuat kepercayaan dan optimisme dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih baik ke depan. Sudah saatnya perbankan meningkatkan kredit dan korporasi mendorong produksi dan investasi. Kami mengapresiasi perbankan yang telah mulai menurunkan suku bunga,” pungkasnya.

Comments
Loading...