Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Nontunai Akan Buat Pembangunan Tepat Sasaran

0 31

INIBORNEO, Kubu Raya – Bupati Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan mengungkap latar pemikiran penerapan pengelolaan keuangan desa berbasis nontunai.

Menurut dua, dana desa dan alokasi dana desa yang disalurkan pemerintah adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, dengan sistem pengelolaan yang baik, akam buat pembangunan di desa tepat sasaran.

“Ini dananya masyarakat desa yang harus dikelola dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Muda dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Implementasi Transaksi Nontunai Desa dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020, di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (27/2/2020).

Muda mengungkapkan, ide penerapan sistem nontunai ini berasal dari Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pembangunan Desa yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pokja ini bertugas mendampingi setiap desa di Kubu Raya dalam penyusunan RKPDes dan APBDes. Pokja bersama dirinya kemudian melontarkan gagasan berbentuk tantangan kepada desa-desa untuk mengelola dana desa secara nontunai.

“Ternyata ada 28 desa yang menyatakan siap. Nah, kita buat regulasinya, peraturan bupatinya tentang sistem dan prosedur pengelolaan secara nontunai. Lalu kita lakukan pelatihan bersama Bank Kalbar sebagai pemegang aplikasi CMS dan selanjutnya langsung dipraktikkan di 28 desa tersebut,” tuturnya.

Muda menyatakan, di era digital saat ini sistem transaksi nontunai sangat kontekstual. Meskipun sempat ada kendala di awal berkaitan dengan jaringan internet. Namun kendala tersebut bisa diatasi dengan cara berpindah posisi operasional ke lokasi yang memiliki jaringan internet yang baik.

“Ketika jaringan lemah maka bisa bergeser dulu ke tempat yang punya jaringan yang baik. Misalnya ke pusat kecamatan. Dan dengan menggunakan laptop eksekusi dapat dilakukan di tempat itu. Jadi tetap ada solusi,” ujarnya.

Muda menilai penerapan transaksi nontunai menjadikan semua pihak terkait profesional. Dengan cara itu pula diharapkan program-program di berbagai sektor yang menyentuh langsung masyarakat berjalan lancar dan komprehensif.

Baik di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, layanan sosial dasar, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pelembagaan Badan Usaha Milik Desa, maupun sistem pendataan di desa-desa.

“Semoga ini memberikan kualitas pengelolaan dan dampak yang luas bagi perkembangan dan kemandirian masyarakat,” harapnya.

Sebelumnya, inovasi pengelolaan dana desa secara nontunai mendapat apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Kamaruzaman, memuji inovasi pertama di Indonesia ini.

Syarif Kamaruzaman mengatakan, salah satu upaya peningkatan kualitas keuangan desa adalah dengan pola transaksi nontunai.

Pola ini diharapkan memberikan dampak baik dalam peningkatan transaksi dalam konteks transparansi dan akuntabilitas keuangan. Sehingga bisa mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan dan melindungi hak-hak masyarakat serta membangun budaya nontunai (cashless) masyarakat.

“Jadi tidak lagi menggunakan tunai, tapi sudah mulai dengan transaksi nontunai,” ucapnya.

Ia menegaskan, terobosan yang dilakukan Bupati Kubu Raya merupakan inovasi luar biasa. Inovasi ini dipastikan sangat membantu para kepala desa dan perangkatnya untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Saya memberikan apresiasi atas inovasi yang telah diterapkan dan diwujudkan di Kabupaten Kubu Raya. Ini dapat menjadi pelopor bagi kabupaten/kota di Kalimantan Barat,” kata dia.

Menurutnya, perbaikan tata kelola keuangan desa akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaannya sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Hal ini akan berdampak adanya peningkatan daya beli masyarakat.

Sehingga terjadi pengurangan kesenjangan antarwilayah yang akan berefek pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Ia menjelaskan, percepatan pencapaian desa mandiri melalui indeks desa membangun tidak hanya bergantung dari desa itu sendiri. Melainkan justru peran besar dan signifikan dari pemerintah.

“Dengan kata lain arah kebijakan di desa harus tepat dan fokus pada konsistensi dan komitmen yang nyata dalam menentukan keberhasilan kemandirian desa,” tuturnya.

Comments
Loading...