Kabupaten Kubu Raya Terapkan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Nontunai

0 30

INIBORNEO, Kubu Raya – Pemerintah Kubu Raya menjadi kabupaten pertama di Kalimantan Barat yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis nontunai.

Pengelolaan keuangan desa berbasis nontunai tersebut resmi diterapkan setelah adanya Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Implementasi Transaksi Nontunai Desa dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020, di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (27/2/2020).

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Kamaruzaman, memuji inovasi tersebut.’

Menurut dia, pengelolaan keuangan desa berbasis nontunai akan meningkatkan kualitas keuangan desa adalah.

“Pola ini diharapkan mampu memberikan dampak baik dalam peningkatan transaksi dalam konteks transparansi dan akuntabilitas keuangan,” kata Kamaruzaman.

Pengelolaan keuangan dengan nontunai juga bisa mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan dan melindungi hak-hak masyarakat.

“Jadi tidak lagi menggunakan tunai, tapi sudah mulai dengan transaksi nontunai,” ujarnya.

Ia menegaskan, terobosan yang dilakukan Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan merupakan inovasi luar biasa. Inovasi ini dipastikan membantu para kepala desa dan perangkatnya untuk terhindar dari penyalahgunaan.

“Saya memberikan apresiasi atas inovasi yang telah diterapkan dan diwujudkan di Kabupaten Kubu Raya. Hal ini dapat menjadi pelopor bagi kabupaten lain di Kalimantan Barat,” ujar dia.

Kamaruzzaman menjelaskan, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemanfaatan anggaran desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan serta percepatan mengejar klasifikasi desa mandiri akan sangat tergantung pada tata kelola desa itu sendiri.

Hal ini dikarenakan syarat mutlak seluruh proses pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang ada di desa dijalankan dengan prinsip good goverment.

“Terutama transparansi dan akuntabilitas dari mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan monitoring evaluasinya,” terang dia.

Perbaikan tata kelola di keuangan desa akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa-desa.

Hal ini kemudian berdampak adanya peningkatan daya beli masyarakat. Sehingga terjadi pengurangan kesenjangan antarwilayah yang akan berefek pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Ia menjelaskan, percepatan pencapaian desa mandiri melalui indeks desa membangun tidak hanya bergantung dari desa itu sendiri. Melainkan justru peran besar dan signifikan dari pemerintah.

“Dengan kata lain arah kebijakan di desa harus tepat dan fokus pada konsistensi dan komitmen yang nyata dalam menentukan keberhasilan kemandirian desa,” tuturnya.

Comments
Loading...