Komite IV DPD Inventarisasi Masalah untuk Penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah

0 97

INIBORNEO.COM, Pontianak – Komite IV DPD RI melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka inventarisasi masalah untuk penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah.

“Kalimantan Timur menjadi bagian dari rencana pemindahan ibukota negara yang pastinya akan menjadi sasaran daripada investasi,” ujar Sukiryanto, wakil Ketua Komite IV DPD RI, Selasa 28 Januari 2020.

Untuk mendukung rencana itu, pemerintah telah membuat payung hukum, berupa regulasi melalui paket kebijakan agar dapat mendorong masuknya investasi. “Namun demikian tanggung jawab untuk kemudahan dalam berusaha juga harus didukung oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Berdasarkan data dari BKPM pada triwulan I tahun 2019 Kalimantan Timur berada di posisi 6 berdasarkan besaran investasi yang masuk, yaitu sebesar Rp. 6,4T untuk Penanaman Modal Dalam Negeri dan USD 136,4Juta untuk Penanaman Modal Asing.

Untuk itu dalam RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah ini perlu harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga ada optimalisasi untuk mendorong investasi yang masuk ke daerah.

“Kita akui investasi memiliki efek yang besar dimana akan terciptanya lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing usaha, mendorong pengembangan ekonomi potensial di daerah,” tambahnya, saat memimpin rapat.

Dalam pertemuan ini, lanjutnya, banyak masukan-masukan yang baik untuk Komite IV, seperti perlindungan kepada pengusaha lokal swasta murni agar diberikan perlindungan dalam kesempatan berusaha.

Sukiryanto menambahkan, jangan sampai dominansi BUMN membuat pengusaha lokal yang gulung tikar. Terlebih adanya investasi dari luar sehingga perlu dirasa untuk diberikan perlindungan khususnya kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Belum lagi peningkatan sumber daya manusia yang harusnya pemerintah daerah ikut bertanggung jawab menjadi motornya, sehingga dapat menciptakan SDM yang memiliki kompetensi karena tanpa dukungan penuh dari pemerintah peningkatan ini akan terlambat dan menyebabkan tidak terserapnya tenaga kerja lokal.

Dalam kesempatan ini, disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, menyampaikan aspirasinya kepada Komite IV agar daerah juga mendapatkan pendapatan asli daerah secara langsung dari hasil investasi-investasi tersebut.

Lantara, mengacu pada putusan MK yang tidak memasukan alat-alat berat ke dalam kategori pajak kendaraan bermotor, akan membuat Kalimantan Timur kehilangan potensi pajak hingga ratusan milyar, “dan ini harus ada jalan tengahnya,” kata Hadi.

Kunjungan Kerja diakhiri dengan melawat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu (DPMPTSP) provinsi Kalimantan Barat. Komite IV juga meninjau online single submission (OSS) dalam proses pengajuan izin usaha di Kalimantan Timur dan tercatat perizinan dibagi dalam beberapa sektor dimana sepanjang 2019 telah menyelesaikan 1.227 izin dan non izin yang diajukan melalui OSS ini.(*)

Comments
Loading...