Kalimantan Barat Terbitkan Dua Regulasi Atur Usaha Berbasis Lahan Dan Sumber Daya Alam Agar Tak Rusak Lingkungan

0 256

INIBORNEO, Pontianak – Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan growers kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Ketapang bertemu dan melakukan Diskusi Terfokus di Kota Pontianak untuk mensosialisasikan dua regulasi yang baru diterbitkan terkait usaha berbasis lahan dan sumber daya alam. Sosialiasi dilakukan agar korporasi dan Pemda dapat mengikuti kaidah – kaidah keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Marius Gunawan, Koordinator Program Lanskap, Aidenvironment Asia, menjelaskan bahwa saat ini Aidenvironment telah mendorong dan memfasilitasi pendekatan kolaboratif multipihak di tingkat lanskap paling sedikit 3 lanskap di Propinsi Kalimantan Barat yaitu Lanskap Ketapang, Lanskap Sambas dan Lanskap Kubu Raya.

“Proses legalisasi area konservasi di Areal konsesi yang telah Diinisiasi di Kabupaten Ketapang menjadi proses yang penting dan dapat menjadi contoh bagi proses serupa di lanskap-lanskap lain di Propinsi Kalimantan Barat karena kedua regulasi yang baru dikeluarkan tersebut ada di tingkat propinsi,” jelasnya.

Lebih dari 60 peserta hadir dalam Fokus Group Diskusi untuk sosialisasi regulasi ini diinisiasi oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan dukungan dari Aidenvironment Asia (20/01).

Kedua regulasi yang baru diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Barat tentang Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan dan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Barat No. 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penetapan Areal Konservasi Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan ditingkat Kabupaten. Karena kedua regulasi ini relatif baru, maka tujuan dari Pertemuan dan Diskusi Terfokus kali ini adalah untuk mendapatkan informasi mendalam dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat terkait kedua regulasi ini, mengidentifikasi peluang dan tantangan untuk pelaksanaannya di lapangan dan menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya, terutama untuk mendukung proses legalisasi area konservasi di kawasan konsesi.

Terbitnya kedua regulasi ini sejalan dengan inisiatif positif yang telah dimulai sebelumnya di Kabupaten Ketapang. Pada tanggal 28 dan 30 September 2019 telah terjadi dua momen penting di Kabupaten Ketapang terkait legalisasi kawasan konservasi yang berada di kawasan konsesi perusahaan-perusahaan perkebunan (grower). Pada pertemuan para grower pada tanggal 28 September telah menghasilkan beberapa rekomendasi penting yaitu:

  1. Legalisasi area konservasi (HCV/HCS) di wilayah konsesi sangat diperlukan
  2. Perlu adanya pendekatan Lanskap (bentang alam) sebagai upaya mengintegrasikan semua komponen dan sumber daya di dalam keseluruhan bentang alam dan mendorong kolaborasi multipihak dalam pengelolaannya
  3. Rencana legalitas perlu memasukkan beberapa hal terkait:

3.1. Mendukung usaha pemulihan yang dilakukan oleh perusahaan di area yang terbakar/rusak

3.2. Mendorong usaha kolaboratif multipihak termasuk masyarakat dalam pengelolaan area

konservasi (HCV/HCS),

3.3. Memberi peluang kepada perusahaan untuk mengembangkan area konservasi (HCV/HCS)

Pada Lokakarya Multipihak pada tanggal 30 September, atau dua hari sesudahnya, rekomendasi dari pertemuan grower tersebut diserahkan kepada Bupati Ketapang dan Pemerintah Kabupaten Ketapang mendukung penuh proses-proses selanjutnya untuk legalisasi ini.

Pemda Ketapang juga mendukung peran aktif perusahaan pemilik konsesi dalam mengelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan area konservasi yang berada di dalam wilayah konsesinya. Karena menyadari bahwa peran aktif seluruh pemegang konsesi dengan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan, secara tidak langsung telah membantu pemerintah daerah dalam mengelola area konservasi yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang.

Terbitnya dua regulasi baru oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat tersebut tentunya menjadi Momentum dalam aspek kerangka hukum yang penting untuk melanjutkan proses legalisasi areal konservasi di dalam konsesi perusahaan. Walaupun inisiatif tersebut dimulai di Kabupaten Ketapang, namun cakupan dari kedua regulasi ini sebenarnya dapat menjadi dasar hukum proses serupa di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Propinsi Kalimantan Barat.

Langkah ini sangat penting karena telah begitu lama keutuhan area HCV dan HCS yang berada di wilayah konsesi perusahaan tumpang tindih dan rawan konflik kepentingan karena ketiadaan payung hukum yang jelas. Dengan terbitnya kedua regulasi di tingkat propinsi tersebut dapat mempercepat proses legalisasi kawasan konservasi di dalam konsesi. Kepastian hukum tersebut sangat penting sebagai dasar untuk para grower membuat rencana usaha yang tidak hanya mengedepankan faktor ekonomi dan keuntungan bisnis semata, tetapi juga membuat program konservasi yang lebih terarah dan tertata dengan baik sesuai dengan area bernilai konservasi tinggi dan mengandung stok karbon tinggi yang telah terindentifikasi. Bahkan dalam pertemuan grower dan Lokakarya Multipihak di Bulan September di Ketapang, telah dibahas program pengelolaan area konservasi di dalam konsesi secara kolaboratif multipihak bersama dengan para pemangku kepentingan yang lain yaitu sesama perusahaan yang berbatasan, pemerintah daerah, komunitas lokal dan lembaga swadaya masyarakat di tingkat kesatuan lanskap sehingga pengelolaannya dapat efektif dan berdampak besar dan Nyata.

Kabupaten Ketapang sendiri memiliki luasan 3.015.800 ha yang terdiri dari areal berhutan seluas 931.137 Ha, areal gambut seluas 224.536 Ha, areal gambut yang berhutan seluas 166.597 Ha, dan Area Penggunaan Lain (APL) seluas 1.250.108 ha. Sebagian areal penggunaan lain merupakan izin perkebunan kelapa sawit yang telah teridentifikasi areal Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) seluas kurang lebih 68.000 ha yang setara dengan luas kota Jakarta.

Kabupaten Ketapang juga merupakan kabupaten di Indonesia yang memiliki jumlah grower kelapa sawit yang telah menjadi anggota RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) terbanyak. Sebagai anggota RSPO, para grower tersebut memiliki kewajiban untuk membuat, mengimplementasikan, dan melakukan M & E (Monitoring and Evaluation) kebijakan NDPE (No Deforestation, No Peat, and No Exploitation) ke dalam rantai pasok komoditas kelapa sawit di dalam model usahanya. Salah satu bentuk dari kebijakan NDPE adalah kewajiban untuk mengidentifikasi HCV dan HCS yang terdapat di dalam konsesinya. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa area yang telah teridentifikasi sebagai HCV dan HCS dikelola sesuai kaidah-kaidah konservasi dan produksi yang berkelanjutan serta melibatkan peran serta masyarakat lokal yang tinggal di sekitar konsesi perusahaan. (*)

Comments
Loading...