Menu
Ini Borneo
banner 728x250

Jokowi Serahkan TORA Untuk Masyarakat Kalbar

  • Bagikan
banner 468x60
Pontianak- Untuk kesekian kalinya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pontianak. Kali ini Presiden terpilih tahun 2019 ini, melakukan penyerahan SK Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang pelepasan kawasan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan penyerahan SK Hutan Adat. 

Selain itu, pemerintah juga terus menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil, termasuk dalam urusan hak
kepemilikan atas tanah. Usai menyerahkan SK TORA kepada Gubernur Kalbar di kawasan Taman Kota Degulis, Jokowi kemudian menuju Rumah Radangk untuk menyerahkan tanah kepada masyarakat Kalimantan seluas 19.499,75 Hektare untuk 760
Penerima dan 3.223 Kepala Keluarga (KK).
“Ini adalah proses kita untuk mendistribusi lahan dan memberikan kepastian hukum. Ini bukan hanya untuk yang memiliki lahan gede-gede, tapi untuk rakyat yang memiliki lahan kecil-kecil juga kita berikan. Nanti lahannya juga harus produktif, jangan dianggurkan,” ujar Presiden Jokowi,
Kamis (5/9) di Taman Hutan Digulis Pontianak-Kalimantan Barat.
Pemberian SK TORA ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017.
Rincian dari Hasil Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari Kawasan Hutan dan Hutan Adat untuk Wilayah Kalimantan tersebut, sebagai berikut:
1. 1 Surat Keputusan (SK) TORA Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di 1 Kabupaten, Provinsi Kalimantan Barat seluas 410,61 Hektare, 510 Penerima.
Penerima tersebut tidak hanya perorangan, tetapi juga Pemerintah Desa (khususnya untuk lahan permukiman fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
2. 6 SK TORA PPTKH di 6 Kabupaten, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 2.034,16 Hektare, ke 200 Penerima.
3. 2 SK TORA PPTKH di 2 Kabupaten, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 14.940,51 Hektare, ke 50 Penerima.
4. 1 SK TORA di 1 Kabupaten, Provinsi Kalimantan Timur, dari Addendum PT Acacia Andalan Utama seluas 469,47 Hektare, 176 KK.
5. 5 SK Hutan Adat di 2 Kabupaten, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 1.645 Hektare, ke 3.047 KK.
“Ini adalah proses kita untuk mendistribusi lahan dan memberikan kepastian hukum. Ini ada kepastian hukumnya kalau sudah pegang ini,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Penyerahan SK TORA tersebut akan memberi kepastian bagi masyarakat yang telah menempati dan mengupayakan lahan yang berada di dalam kawasan hutan dalam kurun waktu 20 tahun sehingga masyarakat dapat memiliki legalitas atas tanah tersebut.
Selain untuk memberikan kepastian hukum, SK TORA juga diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan melalui pengelolaan lahan agar menjadi produktif.
Penerima SK TORA ini nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh Badan Pertanahan Nasional agar terbit sertifikat hak atas tanah dengan nama sesuai yang tertera dalam SK tersebut.
“Tadi Pak Menteri BPN sudah bisik-bisik saya, ‘Pak, kalau sudah pegang ini (SK) gampang. Nanti begitu ukur tanah rampung akan bisa kita selesaikan (sertifikat),’” tuturnya.
Presiden Joko Widodo berharap agar masyarakat penerima SK TORA tersebut dapat memanfaatkan lahan yang mereka miliki menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi. Pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan bagi masyarakat agar dapat mengelola lahan tersebut dengan baik.
“Nanti, kalau saya sudah mendapat laporan, oh jengkolnya tanamannya sudah bagus-bagus, singkongnya produksinya juga baik, duriannya sudah tinggi-tinggi dan sudah menghasilkan saya akan datangi. Datang untuk panen duren, panen singkong, dan panen produk-produk lainnya,” tandasnya.
Untuk diketahui, selain menyerahkan SK TORA, dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo juga menyerahkan SK Hutan Adat kepada masyarakat adat di Kalimantan Barat. SK tersebut meliputi Hutan Adat Rage, Gunung Temua, dan Gunung Jalo di Kabupaten Bengkayang dengan luas keseluruhan 535 hektare. Diberikan pula SK yang meliputi Hutan Adat Bukit Samabue dan Binua Laman Garoh di Kabupaten Landak dengan luas keduanya mencapai 1.110 hektare.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melaporkan, pasca penyerahan SK
TORA dari Presiden RI ini, Pemerintah akan segera menerbitkan sertifikat hak milik tanah. Paling lambat akan dilakukan dalam waktu 3 bulan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Khusus untuk lahan garapan, sawah, dan tambak, pemberian sertifikat akan diikuti dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis klaster,” jelas Darmin.
Menko Darmin berharap Pemerintah Daerah setempat ikut mendukung sistem klaster ini.
“Dengan sistem klaster, lahan dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu, diberi bantuan pendampingan, jaminan off-taker, bantuan modal usaha, dan infrastruktur yang dibutuhkan. Kita berharap usaha tani tersebut akan lebih menguntungkan,” terangnya.
Darmin melanjutkan, Pemerintah terus berupaya menata ketimpangan struktur pemilikan tanah dan penguasaan tanah yang berkeadilan, serta menyelesaikan konflik agraria untuk kesejahteraan
masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan dengan adanya Reforma Agraria melalui PPTKH dan pencadangan Hutan Produksi Konversi (HPK) Tidak Produktif sebagai sumber TORA dari kawasan hutan. Ia pun menjelaskan, sampai saat ini Pemerintah telah menyelesaikan penyediaan TORA dari kawasan hutan seluas lebih kurang 2,6 juta Hektare. Angka tersebut adalah 63% dari target yang telah dicanangkan seluas 4,1 juta Hektare.
TORA tersebut terdiri dari:
a. Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas 429.358 Hektare;
b. HPK tidak produktif seluas 938.878 Hektare;
c. Program pencadangan pencetakan sawah baru seluas 39.229 Hektare;
d. Fasos fasum, lahan garapan, sawah dan tambak, serta pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat seluas 984.963 Hektare;
e. Pemukiman transmigrasi seluas 264.579 Hektare.
“Untuk memberikan kepastian hukum dan proses penerbitan sertifikat tanah, TORA dari kawasan hutan tersebut saat ini dalam proses pengukuran tata-batas oleh Kementerian LHK. Selanjutnya
akan diberikan sertifikat oleh Kementerian ATR/BPN,” tambahnya.
Hasil tata batas, nantinya akan dituangkan dalam bentuk SK Menteri LHK tentang Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Perubahan Batas Untuk Sumber TORA.

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *