Menu
Ini Borneo
banner 728x250

HRWG Desak Pemerintah RI dan ASEAN Berani Sikapi Hasil Pemilu Kamboja

  • Bagikan
banner 468x60

INIBORNEO, Jakarta – HRWG mendesak pemerintah Republik Indonesia dan ASEAN untuk berani sikapi hasil pemilu Kamboja pada 29 Juli 2018 yang lalu. Buruknya kualitas pemilu di Kamboja kali ini harus menjadi catatan serius pemerintah RI dan ASEAN, dimana terdapat upaya sistematis untuk menghambat demokrasi dengan menjegal oposisi di tengah upaya negara-negara ASEAN yang sedang bekerja mewujudkan visi Komunitas ASEAN.

HRWG mendesak pemerintah RI untuk tegas menolak hasil pemilu mengingat di bawah kendali Partai rakyat Kamboja (CCP) pimpinan Hun Sen, Kamboja menjadi negara otoriter yang antidemokrasi dan telah banyak melakukan pelanggaran HAM. Pembubaran paksa opisisi yang paling kuat Partai Penyelamat Nasional (CNRP) yang hampir merebut 50 persen perolehan suara pada 2013 melului putusan MA pada November 2017, kemudian memecat 55 anggota parlemen hasil pemilu 2013, mencabut hak politik 180 anggota oposisi selama lima tahun, serta melakukan intimidasi terhadap pemilih pada pemilu kemarin.

banner 336x280

Sehingga, seperti sudah banyak yang diprediksi, CCP seperti melaju sendiri dan memenangi pemilu 2018. Indonesia harus kembali mempraktikan politik luar negeri bebas dan aktif dengan mendorong nilai-nilai demokrasi, HAM dan perdamaian di dunia dan kawasan, teramasuk untuk Kamboja.

Mengingat sejarahnya, Indonesia telah banyak membantu perdamaian di Kamboja yang sedang berkonflik dengan Vietnam melalui Jakarta Informal Meeting (JIM) pada 1988 dan 1989. Setelah itu Indonesia juga berperan dalam penyelesaian konflik Kamboja dengan Thailand pada Februari 2011 yang memperebutkan kuil kuno Preah Vihear.

Selain itu, HRWG juga medesak ASEAN untuk berani menyikapi hasil pemilu Kamboja. Mengingat, hal tersebut berseberangan dengan tujuan Komunitas ASEAN yang akan memperkuat kerjasama di bidang demokrasi, rule of law, tata kelola pemerintahan yang baik, dan hak asasi manusia.

Untuk itu, pertemuan menteri luar negeri ASEAN (AMM) yang dijadwalkan pada 30 Juli sampai 4 Augustus 2018 di Singapura harus dijadikan momentum untuk tidak membiarkan upaya-upaya negara anggota ASEAN yang menghambat tujuan dari lahirnya Komunitas ASEAN yaitu menciptakan masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, makmur, stabil, memiliki hubungan kemitraan yang dinamis dan kepedulian yang tinggi.

Otoritarianisme di Kamboja, harus menjadi perhatian bersama di kawasan. Mengingat, Hun Sen tidak sekadar telah mengkebiri proses demokrasi formal, di luar itu pun, Hun Sen menghabisi peran oposisi, media dan masyarakat sipil. Solidaritas regional dibutuhkan untuk membantu demokratisasi di Kamboja.(R)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *