Suara Anak Sukses Dukung Tiga Jadi Kabupaten Layak Anak Di Kalbar

0 13

INIBORNEO, Pontianak – Sebanyak tiga kabupaten di Kalimantan Barat telah menuju Kabupaten Layak Anak, yang salah satunya diinisiasi oleh komunitas Forum Anak. Uni Eropa bersama World Vision Jerman dan Wahana Visi Indonesia yang mengadvokasi program ini melalui penguatan peran komunitas desa dan organisasi masyarakat sipil.

“Pemerintah daerah siap mendorong keberlanjutan program ini. Namun masih ada sebelas sebelah kabupaten lain yang akan terus didorong agar jadi kabupaten layak anak di semua daerah di Kalbar,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, sekaligus menutup resmi program tersebut, Selasa 14 Januari 2020.

Dalam program ini, forum anak dan organisasi masyarakat sipil fokus pada peningkatan kualitas fasilitas kesehatan serta komitmen daerah untuk menjadi kabupaten layak anak.
Tiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sintang, Melawi dan Sekadau. Suara anak dan organisasi masyarakat sipil berhasil mendorong peningkatan alokasi anggaran kesehatan di tiga kabupaten tersebut.

Mengacu pada peraturan pemerintah pusat, alokasi anggaran untuk kesehatan dan kesejahteraan minimum 10% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Sintang, alokasi anggaran untuk kesehatan telah meningkat dari Rp174 miliar atau 9,51% (2016) menjadi Rp307 miliar atau 15,84% (2019). Di Melawi, meningkat dari Rp121 miliar atau 10,91% (2016) menjadi Rp157 miliar atau 13,44% (2019), sementara di Sekadau meningkat dari Rp58 miliar atau 7,07% (2016) menjadi Rp70 miliar atau 8,14% (2019).

Peningkatan alokasi anggaran digunakan untuk pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan biaya operasional puskesmas. Layanan puskesmas pun telah beroperasi selama 24 jam, demikian juga kualitas layanan dan fasilitas telah meningkat di 40 posyandu dan puskesmas. Bupati Sintang, Jarot Winarno, menambahkan, praktek baik yang telah ada akan direplikasi di desa-desa yang lain. “Dunia usaha, juga kita ikut libatkan untuk mendukung program ini,” jelasnya.

Tidak hanya peningkatan anggaran dan layanan pada fasilitasi kesehatan saja. Jarot mengatakan bahwa dia berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. “Dana desa baru bisa cair kalau ada program literasinya,” tambahnya. Literasi sangat penting untuk mendukung perubahan pola pikir masyarakat sehingga program-program lebih berkelanjutan.

Lahirnya Perda

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sumber penerimaan daerah, terutama anggaran dari pemerintah pusat. Meskipun program tidak dapat mengendalikan anggaran kabupaten, kenyataannya telah terjadi peningkatan alokasi anggaran kesehatan di tiga kabupaten sasaran melalui upaya Koalisi OMS.

Selain itu, koalisi organisasi masyarakat sipil telah berhasil merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan beberapa peraturan daerah seperti: pembaruan Surat Keputusan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Sintang, Melawi dan Sekadau; peraturan Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak; peraturan Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi; penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dan Rencana Aksi 2018-2021 di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Melawi.

H.E. Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia yang dibacakan oleh Hans Farnhammer, Kepala Kerjasama Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia mengatakan Uni Eropa senang mendukung transparansi dan akuntabilitas  layanan  publik  dan pengelolaan anggaran terkait dengan Kabupaten Layak Anak di Kalimantan. “Kami berharap hasil program ini dapat membantu membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif secara nasional untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi anak,” katanya.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang dilakukan bersama Uni Eropa sejak 2016 hingga sekarang dan berharap apa yang sudah berjalan ini dapat diteruskan oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat. Hal ini akan membantu terwujudnya lingkungan yang lebih baik bagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, tutur Doseba T. Sinay Direktur Nasional WVI. Program serupa juga diterapkan oleh WVI di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kupang, Timor Tengah Utara (TTU), dan Sikka.

Alysius, seorang fasilitator asal Desa Rirang Jati, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, mengatakan bahwa pada tahun 2017 Desa Rirang Jati hanya memiliki satu posyandu dan satu bidan desa. “Sekarang kami sudah memiliki 3 posyandu, 2 tenaga kesehatan dan banyak kader posyandu yang membantu,” tutur Alysius.

Selama empat tahun lamanya Wahana Visi Indonesia (WVI), didukung oleh Uni Eropa (UE) dan World Vision Jerman, telah membantu masyarakat Kalimantan Barat di 50 desa, 10 kecamatan dan 3 kabupaten melalui Program Penguatan Peran Komunitas Desa dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Program ini –yang ditutup secara resmi hari ini– telah membawa banyak perubahan positif, terutama dalam peningkatan kualitas fasilitas kesehatan serta komitmen daerah untuk menjadi kabupaten layak anak.

Program ini –yang menerima dana hibah Uni Eropa sebesar EUR 650.000– ditujukan untuk organisasi masyarakat sipil, kelompok kerja Kabupaten Layak Anak (KLA), forum anak, dan pemerintah daerah, untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan di sektor kesehatan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 178 fasilitator yang tersebar di 50 desa telah dilatih dan terlibat dalam dialog dan aksi bersama pemerintah dan masyarakat. (*)

Comments
Loading...