2021 Mulai Sekolah Seizin Orangtua Murid

0 64

INIBORNEO.COM, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyetujui rencana kegiatan belajar mengajar tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Namun, kegiatan belajar mengajar tersebut tidak bersifat paksaan, dan seizin orangtua murid.

“Pemkot Pontianak telah melakukan simulasi untuk persiapan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19, meskipun saat ini Kota Pontianak berstatus zona kuning COVID-19,” kata Edi Rusdi Kamtono di Pontianak.

Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar ini harus didukung oleh unsur pemerintah, komite sekolah dan orang tua serta kepala sekolah. Edi juga menekankan, belajar tatap muka ini masih memberikan toleransi bagi orangtua yang khawatir terhadap protokol kesehatan.

Proses belajar mengajar ini tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat, seperti selalu menggunakan masker, jaga jarak dan menyediakan saran cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.

Wali Kota Pontianak menyatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak telah melakukan persiapan dan kini tengah melakukan pengecekan sarana dan prasarana penunjang penerapan protokol kesehatan tersebut.

Pemkot Pontianak telah mengimbau kepada sekolah untuk mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang penerapan protokol kesehatan itu, sehingga jika Januari akan dilakukan pembelajaran tatap muka, makanya semuanya telah siap. “Para siswa juga bisa menjadi duta tangguh COVID-19, dengan diselenggarakannya belajar tatap muka ini,” katanya.

Rajin Tracing

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Harrison, mengatakan, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, menjadidaerah yang memiliki catatan kasus tertinggi dibandingkan kabupaten atau kota lainnya, lantaran rajin melakukan tracing dan testing.

“Sehingga jumlah kasus terlihat tinggi,” kata Harrison. Dia menambahkan penelusuran kasus terus dilakukan. Sebab ada kelompok risiko rentan, yakni mereka memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Jika tertular akan menjadi kasus berat dan fatal.

Misalnya, ada satu kasus konfirmasi, maka biasanya puskesmas atau Dinkes langsung menelusuri orang yang kontak dengan penderita. Jika menjadi kasus konfirmasi, maka diarahkan ke rumah karantina untuk isolasi, atau jika kasus berat maka dirawat di rumah sakit.

Dua daerah ini juga melakukan pengobatan untuk pasien yang terkonfirmasi positif. Selanjutnya tindakan tegas dalam bentuk penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan mesti terus dilakukan sebagai upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19.

“Kami di provinsi hanya koordinasi dan sinkronisasi, sedangkan eksekusi penegakan hukum itu di kabupaten atau kota,” ujarnya.

ASEANTY PAHLEVI

 

Comments
Loading...