banner 728x250

Legalisasi Area Konservasi dalam Wilayah Konsesi di Kabupaten Ketapang

  • Share
banner 468x60

Ketapang, Kalimantan Barat –  Pada 30 September 2019, hampir 80 peserta perwakilan dari pemerintah daerah, parlemen daerah, growers kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Ketapang, komunitas dan masyarakat sipil bertemu di Kota Ketapang untuk mendiskusikan implementasi legalisasi area dengan nilai konservasi dan stok karbon tinggi yang berada di kawasan konsesi perusahaan kelapa sawit. Lokakarya multipihak ini diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Ketapang dengan dukungan dari Aidenvironment Asia.

Kabupaten Ketapang memiliki luasan 3.015.800 ha yang terdiri dari areal berhutan seluas 931.137 Ha, areal gambut seluas 224.536 Ha, areal gambut yang berhutan seluas 166.597 Ha, dan Area Penggunaan Lain (APL) seluas 1.250.108 ha. Sebagian areal penggunaan lain merupakan izin perkebunan kelapa sawit yang telah teridentifikasi areal Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) seluas kurang lebih 68.000 ha yang setara dengan luas kota Jakarta.

banner 336x280

Tanpa payung hukum yang jelas, keutuhan areal HCV dan HCS yang berada di wilayah konsesi perusahaan akan tumpang tindih dan rawan konflik kepentingan. Dengan prosentase yang cukup luas jika dibandingkan dengan area konservasi di seluruh wilayah Kabupaten Ketapang, masalah ini menjadi sangat urgen untuk dibicarakan dan diselesaikan segera untuk menghindari potensi konflik antar pemangku kepentingan terkait pengelolaannya.

Perusahaan-perusahaan kelapa sawit sendiri, baik grower maupun buyer, yang merupakan anggota RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) memiliki kewajiban untuk membuat, mengimplementasikan, dan melakukan M & E (Monitoring and Evaluation) kebijakan NDPE (No Deforestation, No Peat, and No Exploitation) ke dalam rantai pasok komoditas kelapa sawit di dalam model usahanya. Salah satu bentuk dari kebijakan NDPE adalah kewajiban untuk mengidentifikasi HCV dan HCS yang terdapat di dalam konsesinya. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa area yang telah teridentifikasi sebagai HCV dan HCS dikelola sesuai kaidah-kaidah konservasi dan produksi yang berkelanjutan serta melibatkan peran serta masyarakat lokal yang tinggal di sekitar konsesi perusahaan.

Dengan diterbitkannya Perda Provinsi Nomor 6 tahun 2018, tentang “Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan” maka telah tersedia payung hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi di dalam area konsesi berbasiskan kaidah konservasi, produksi berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Legalisasi menjadi salah satu cara memberikan kepastian hukum bagi para pemegang konsesi untuk mengelola area konservasi yang berada di wilayah konsesinya.

Marius Gunawan, Koordinator Program Lanskap, Aidenvironment Asia, menjelaskan bahwa sebelum acara lokakarya hari ini, pihak Aidenvironment Asia telah memfasilitasi lokakarya konsolidasi dan persiapan bersama dengan 13 perusahaan grower kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Ketapang pada Hari Sabtu, 28 September 2019 yang bertempat di Hotel Aston Ketapang. “Dalam lokakarya pendahuluan tersebut, selain semua grower bertukar pengalaman terkait pengelolaan area konservasi di wilayah konsesinya, kami juga memformulasikan beberapa masukan kunci bagi pemerintah daerah terkait upaya legalisasi area konservasi ini”, jelasnya lebih lanjut.

Dalam sambutannya, Bupati Ketapang, Martin Rantan, S.H., M.Sos, mengatakan “Kami sangat mendukung peran aktif perusahaan pemilik konsesi dalam mengelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan area konservasi yang berada di dalam wilayah konsesinya. Dengan peran aktif seluruh pemegang konsesi dengan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan, secara tidak langsung telah membantu pemerintah daerah dalam mengelola area konservasi yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang”.  Untuk itu, pihaknya menyadari bahwa proses legalisasi area konservasi yang berada di wilayah konsesi perusahaan tersebut menjadi langkah awal yang sangat penting dalam upaya tersebut. “Upaya selanjutnya adalah bagaimana pemerintah daerah mendorong agar area konservasi di dalam konsesi tersebut memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berimbang dengan kebutuhan konservasi dan produksi berkelanjutan,” tambahnya.

 

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *