Caleg Diduga Suap PPK dan Panwascam Sungai Raya Rp100 Juta

0 29

INIBORNEO, PONTIANAK –Kepolisian Resor Kota Pontianak menerima laporan dugaan suap yang melibatkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Raya, MM, dan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Sungai Raya, BS. Kedua oknum penyelenggara Pemilu ini diduga menerima suap sebesar Rp100 juta, agar calon legislative (Caleg) berinisial Sl, lolos sebagai anggota legislative.

“Ada Caleg yang ingin mencari suara, dengan ada deal-deal tertentu. Dengan dana tersebut, diharapkan (perolehan) suara bisa mencukupi,” ungkap Kapolresta Pontianak, Komisaris Besar Polisi Anwar Nasir, Senin, 6 Mei 2019 malam di Pontianak.

Anwar menerangkan, awal terungkapnya kasus ini lantaran dua oknum penyelenggara pemilu tersebut merasa terancam. Pasalnya perolehan suara Sl kecil. Padahal, keduanya telah menerima uang sebesar Rp100 juta untuk meloloskan Sl sebagai anggota legislative dengan mengalihkan perolehan suara. Uang suap diterima dalam dua kali penyerahan, di Hotel Gardenia, pada tanggal 25 April dan 26 April 2019.

“Jika berhasil meloloskan si oknum Caleg, maka dijanjikan tambahan Rp100 juta. Namun ternyata tidak ada celah untuk meloloskan si oknum tersebut,” kata Anwar lagi. Tidak menemukan celah untuk mengalihkan suara, membuat kedua oknum ini berniat mengembalikan uang yang telah diterima. Namun, oknum Caleg menolak menerima kembali uangnya, dan ngotot meminta agar diupayakan lolos.

Melalui perantara, oknum Caleg melakukan terror sehingga MM dan BS merasa terancam. Keduanya lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Raya. Saat itulah keduanya mengaku menerima sejumlah uang dari Caleg asal Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Kasusnya kemudian oleh Gakumdu Kabupaten Kubu Raya diserahkan kepada Polresta Pontianak. “Hingga kini masih kita periksa, jadi belum ada penetapan tersangka,” lanjut Anwar.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat, Faisal Riza, membenarkan adanya upaya penyuapan tersebut. “BS, selaku ketua Panwascam Sungai Raya telah mengirimkan surat pengunduran diri kemarin,” ungkapnya. Sanksi terberat terhadap panitia pengawas yang melakukan pelanggaran etik adalah pemecatan. Namun, dengan pengunduran diri BS tidak serta merta mengugurkan tindak pidana yang jika terbukti dilakukannya.

“Nanti pada saat pleno bisa dilihat apakah ada mobilisasi suara. Jika ada maka bisa masuk dalam ranah pidana Pemilu, jika tidak maka masuk ke ranah pidana murni,” tambahnya.

Secara terpisah, Ali Amin, salah satu Caleg dari daerah pemilihan yang sama dengan Sl, mengharapkan polisi dapat menindak tegas para tersangka. “Jika tidak terbukti kasus pidana Pemilu, jerat yang bersangkutan dengan pasal gratifikasi,” tukasnya. Penindakan tegas ini sangat penting menurutnya, untuk menjaga legitimasi penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil.(*)

 

 

 

- Advertisement -

Comments
Loading...