banner 728x250

Komitmen Iklim Nasional Gagal Menjadi Perhatian Kandidat Presiden dalam Debat Capres 2

  • Share
banner 468x60

Jakarta, 18 Februari 2019. Kedua kandidat Presiden yang bertarung dalam Debat Capres II yang
diselenggarakan oleh KPU malam tadi gagal melihat komitmen iklim nasional sebagai benang merah
sekaligus penentu dari kelima isu yang dibahas dalam debat, yakni infrastruktur, pangan, energi, sumber
daya alam, dan lingkungan hidup. Hal ini terungkap dalam diskusi Rekap Debat Pilpres II dan Apa yang
Harus Diperkuat terkait Komitmen Iklim Nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Madani
Berkelanjutan pada hari Senin, 18 Februari 2019 di bilangan Kemang, Jakarta Selatan.

Secara umum, Kandidat Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo lebih menekankan pada berbagai langkah
kebijakan, program, dan proyek terkait kelima isu debat, namun kurang mengelaborasi permasalahan dan
solusi mendasar, yakni permasalahan tata kelola. Pembahasannya pun masih parsial atau terpisah-pisah
seakan tidak ada benang merah. Sementara itu, Kandidat Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto,
cenderung menekankan pada ‘blanket concept’ berupa kemandirian, swasembada, serta kepemilikan
nasional versus asing untuk membungkus semua isu, namun miskin dalam hal elaborasi program kerja atau langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut.

banner 336x280

Terkait infrastruktur, Jokowi menekankan capaian pada masa pemerintahannya seperti pembangunan
jalan desa dan unit irigasi, pembangunan konektivitas antar-wilayah seperti jalan tol, tol laut, bandara,
serta pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung Revolusi Industri 4.0. Sementara itu,
Prabowo menekankan pada hal-hal normatif seperti peran rakyat dalam perencanaan, dampak lingkungan
hidup dan sosial dalam pembangunan infrastruktur, serta infrastruktur untuk rakyat. Namun, keduanya
sama sekali tidak melihat keterkaitan erat antara infrastruktur dan perubahan iklim.

Dalam debat, kedua kandidat tidak berhasil mengelaborasi desain utuh terkait pembangunan infrastruktur
dalam kacamata kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, juga bagaimana pembangunan
infrastruktur akan berdampak pada upaya penurunan emisi. Selain itu, solusi peningkatan ganti rugi yang
ditekankan kedua kandidat cenderung salah fokus. seharusnya yang didorong adalah PADIATAPA
(Persetujuan Berdasarkan Informasi di Awal Tanpa Paksaan) dari masyarakat terdampak sebelum proyek
infrastruktur dimulai untuk menjamin kemanfaatan dan mencegah pelanggaran HAM.

Terkait energi dan pangan, Jokowi menekankan pada keseimbangan ketersediaan dan stok pangan serta
stabilitas harga, yang dikritik Prabowo karena sebagian strateginya bertumpu pada impor pangan. Namun,
keduanya lagi-lagi tidak menyebut dampak negatif perubahan iklim terhadap produksi pangan serta
dampak negatif dari upaya ‘menggenjot’ produksi pangan melalui ekspansi tanaman monokultur seperti
sawit terhadap lingkungan hidup yang juga mengancam keragaman pangan lokal.

“Kedua kandidat sama-sama menekankan penggunaan sawit sebagai bahan bakar alternatif serta untuk
mencapai swasembada energi. Namun, kedua kandidat tidak memaparkan solusi untuk mengatasi
berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang timbul akibat praktik perkebunan kelapa sawit yang
tidak berkelanjutan, di antaranya potensi perusakan hutan alam yang masih baik serta lahan gambut yang
kaya akan karbon,” ujar Anggalia Putri, Manajer Pengelolaan Pengetahuan Yayasan Madani
Berkelanjutan. ”Penguatan kebijakan tata kelola di hulu seperti moratorium sawit serta penguatan standar
keberlanjutan sawit agar tidak lagi menimbulkan deforestasi dan kerusakan gambut harus dijalankan
Presiden terpilih nanti karena sangat penting untuk mencapai target penurunan emisi dalam NDC di sektor
hutan dan lahan.”

“Terkait energi, pernyataan Jokowi tentang pengurangan penggunaan bahan bakar fosil melalui program
B20 hingga B100 justru kontradiktif dengan keinginannya untuk meningkatkan eksplorasi ladang minyak
offshore,” ujar Nuly Nazlia, Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Koaksi Indonesia. “Indonesia telah
menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen hingga 2025, tapi sebagian besar pembangkit
listrik masih didominasi batu bara, yaitu sebesar 31 persen. Padahal, ketergantungan energi fosil terbukti
membebani perekonomian, baik secara fiskal maupun lingkungan. Di dalam debat, kendati kedua capres
memasukkan visi-misi pengembangan energi terbarukan, mekanisme percepatan pengembangan energi
terbarukan belum jelas, termasuk strategi memperbaiki tata kelola energi dan ketenagalistrikan. Mereka
fokus pada pengembangan biodiesel/bioetanol bahkan hingga ke B100, padahal sumber energi terbarukan
yang bisa dikembangkan Indonesia sangatlah banyak. Lebih tepat bila menempatkan biofuel sebagai
jawaban sementara bagi sektor transportasi.”

Menurutnya, pembahasan energi terbarukan seharusnya bisa diangkat sebagai solusi strategis saat muncul video dampak lubang tambang batu bara. Tapi, keduanya sama sekali tidak menyentuh rencana rehabilitasi sisa-sisa aktivitas tambang sebagai awal dari upaya pemulihan. Revolusi Industri 4.0 pun tidak
dimanfaatkan untuk menjelaskan bahwa era ini menjadi era disrupsi bagi cara kita memproduksi dan
menggunakan listrik, mulai dari teknologi efisiensi energi, surya atap, baterai, mobil listrik, dan smart home
system yang makin murah. “Indonesia akan ketinggalan zaman apabila masih mengutamakan energi fosil
dan tidak secara agresif berpaling pada industri energi terbarukan. Apalagi ada banyak potensi green jobs
di berbagai sektor dan poin pemikat bagi para pemilih muda untuk mendukung mereka,” tambah Nuly lagi.

Terkait SDA dan lingkungan hidup, kedua kandidat sama-sama menekankan penegakan hukum bagi aktoraktor perusak lingkungan, misalnya pencemaran, pembalakan liar, pencurian ikan, dan kebakaran hutan dan lahan. Komitmen ini baik akan tetapi sangat normatif dan tidak memberikan nilai tambah jika mereka terpilih dikarenakan tidak disertai pemaparan lebih lengkap terkait upaya penegakan hukum yang akan dilakukan di sektor sumber daya alam. Kajian KPK menemukan bahwa 18 dari 22 aturan perizinan rentan menyebabkan korupsi. Di sektor kehutanan saja, kerugian negara mencapai 6,5 miliar dollar AS karena pelaporan yang tidak sesuai sementara nilai kayu sebesar 60-80 miliar dollar AS tidak terlaporkan, dan biaya suap perizinan setiap tahunnya mencapai 22 miliar rupiah untuk tiap konsesi.

Sementara itu, perubahan iklim akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup dan termasuk ketersediaan
bahan pangan, ikan, kondisi hutan dan lahan, kebakaran, dan sebagainya. Sekali lagi kedua kandidat tidak
ada pemaparan mengenai bagaimana kedua kandidat akan berkontribusi pada pengurangan emisi untuk
mencapai komitmen iklim nasional guna menjamin terjadinya swasembada pangan, swasembada energi,
keberlanjutan infrastruktur, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Jika mengacu pada debat Capres kedua ini, komitmen kedua paslon dalam perubahan iklim diragukan.
Energi kotor batu bara yang menjadi salah satu penyumbang emisi, biofuel yang akan memicu deforestasi
dan penghasil emisi tidak mau ditinggalkan, melainkan digadang-gadangkan sebagai energi terbarukan.
Mereka gagal paham menerjemahkan energi terbarukan, biofuel justru akan semakin meningkatkan
penghancuran hutan, meningkatkan emisi gas rumah kaca, dan semakin melanggengkan praktik
perampasan tanah, khususnya tanah-tanah masyarakat adat. Moratorium sawit tidak sama sekali menjadi
pertimbangan keduanya, padahal kebijakan moratorium adalah jalan pembenahan tata kelola sumber daya alam,” ujar ujar Khalisah Khalid, Desk Politik Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Dalam debat ini, isu kerusakan hutan, deforestasi, serta rehabilitasi lingkungan hidup tidak disebut oleh
kedua kandidat sementara isu korupsi sumber daya alam serta masyarakat adat hanya disebut sekali oleh
Jokowi.

“Pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan oleh masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial
sebetulnya dapat mendukung pencapaian komitmen iklim nasional, sekaligus mendukung program
ketahanan pangan, energi, keberlanjutan sumber daya alam, serta perlindungan lingkungan hidup di
tingkat lokal,” ujar Emmy Primadona, Koordinator Program KKI-Warsi. “Oleh karenanya, siapapun yang
terpilih, realisasi perhutanan sosial harus menjadi program prioritas dan harus didukung oleh strategi
nasional berupa program pemberdayaan dari berbagai pihak di dalamnya, agar kawasan hutan yang
dikelola oleh masyarakat benar-benar membawa dampak perbaikan ekonomi bagi masyarakat dan hutan
dapat dikelola dengan baik secara berkelanjutan.”

Yayasan Madani Berkelanjutan menyampaikan rekomendasi dan langkah strategis bagi kedua kandidat
untuk memperkuat komitmen iklim nasional Indonesia jika terpilih nanti, yaitu menyusun kebijakan
terintegrasi terkait pembangunan infrastruktur, energi, pangan, SDA, dan LH dalam kerangka
pembangunan rendah karbon dan pencapaian komitmen iklim nasional dan global (Nationally Determined
Contribution/NDC) yang lebih ambisius dan kuat, menyusun kebijakan terintegrasi yang mengakomodasi
penghentian deforestasi, penundaan dan evaluasi izin-izin pemanfaatan sumber daya alam skala besar,
serta perbaikan tata kelola terkait lahan dan SDA dengan dibarengi dengan transisi segera menuju energi
bersih, memperkuat langkah-langkah kebijakan yang sudah baik terkait hutan dan lahan, termasuk
memperkuat kebijakan moratorium hutan, implementasi moratorium sawit, implementasi restorasi
gambut, dan rehabilitasi lahan kritis, mencanangkan target menuju nol deforestasi, dan menyusun serta
menjalankan rencana aksi konkrit untuk memperkuat pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas
lahan, wilayah dan sumber daya alam dalam kebijakan terkait infrastruktur, energi, pangan, pengelolaan
SDA dan lingkungan hidup.

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *