Mahkamah Agung Garda Terakhir Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan

0 45

INIBORNEO.COM, Pontianak – Melalui kewenangan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung (MA) merupakan garda terakhir dalam memastikan integritas hukum nasionai di era otonomi daerah.

 

“Apalagi, kewenangan ini telah ditegaskan kembali melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kewenangan eksekutif melalui Kementerian dalam Negeri untuk menguji dan membatalkan peraturan daerah,” kata Khairiroh Ali, komisioner Komnas Perempuan, di Pontianak, 26 September 2018.

 

Memperbaiki proses uji materil di MA adalah kebutuhan mendesak untuk membuka akses sebesar-besarnya bagi masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan dan mendapatkan manfaat terbaik dari kebijakan publik di daerahnya.

 

Dalam dialog publik bertajuk “Penguatan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung untuk pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan” yang diselenggarakan di Universitas Panca Bhakti, kajian Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan memaparkan bahwa akses masyarakat sipil dalam kebijakan publik masih terbatas.

 

Kajian dari dua peraturan daerah yang telah diputus perkaranya, yaitu terhadap Perda di Tanggerang dan Bantul terkait prostitusi, MA menolak permohonan berdasarkan alasan formil. Padahal, secara materiil, kedua peraturan ini memuat pasal-pasal yang multitafsir sehingga mengurangi kepastian hukum.

 

“Karena isu prostitusi rekat dengan perempuan, maka penerapannya merugikan perempuan secara disporposional, khususnya perempuan dari kelompok masyarakat berekonomi lemah,” tambah Khairiroh.

 

Saat ini akses masyarakat sipil masih sangat terbatas untuk terlibat dalam uji materiil di MA. Berbeda dengan mekanisme di Mahkamah Konstitusi, untuk Judicial Review di MA, masyarakat sipil hanya dapat mengirimkan berkas untuk kemudian diperiksa oleh panel hakim.

 

Bila hakim membutuhkan informasi lanjutan maka akan dilakukan korespondensi baik kepada pihak pemohon maupun termohon (pemerintah daerah). Padahal, JR di MA merupakan proses pemeriksaan perdana dan satu-satunya untuk Perda. Selain itu, pihak pemohon hampir tidak memiliki informasi mengenai proses sidang dan bahkan membutuhkan waktu lama untuk dapat mengakses putusan.

 

Proses JR serupa ini tentunya menghalangi hak warga atas keadilan, yang merupakan salah satu hak konstitusional, lanjutnya.

 

Andi Yentriyani, ketua Yayasan Suar Asa Khatulistiwa mengatakan, pihaknya belum menemukan produk hukum yang diskriminatif di Kalimantan Barat. “Perangkat hukum sudah ada, cuma tidak dilaksanakan,” tambahnya.

 

Diantaranya, Perda mengenai penyandang disabilitas, dan Perda Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak di Kalimantan Barat. “Belum banyak infrastruktur yang mendukung penyandang disabilitas. Selain itu anggaran untuk P2TPA pun belum banyak,” kata Andi.

 

Kalimantan Barat adalah salah satu dari tujuh provinsi untuk dilakukan dialog publik untuk memperkuat hak uji materiil di Mahmakah Agung untuk pemenuhan hak konstitusional Perempuan.

 

Dengan dialog publik ini, kata dia, diharapkan dapat memberikan akses yang luas terhadap perempuan dan warga negara Indonesia pada umumnya, dalam judicial review di MA.

 

Hadir sebagai pemateri Edi Wibowo, asisten Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, dan Maruarar Siahaan Hakim Mahkamah Konstitusi 2003-2006. Pembahasan awal disampaikan oleh Dr Rommy Patra, mewakili pandangan dari Universitas Tanjungpura dan Yenny SH MH, dari Universitas Panca Bhakti.

 

Comments
Loading...