banner 728x250

Mengupayakan Konservasi dan Investasi Melalui KEE

  • Share
banner 468x60

INIBORNEO, Pontianak – Pembukaan lahan oleh perusahaan tambang yang memotong koridor satwa untuk Kawasan Ekosistem Esensial di Kabupaten Ketapang belum juga ada titik temu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Ketapang diharapkan bisa menjadi fasillitator untuk mencari solusi.

Direktur PT Laman Mining Beni Bevly mengatakan, tidak ada aturan yang dilanggar dalam kegiatan operasional perusahaannya. “Kami membuat jalan di area izin usaha pertambangan kami, dan area ini sudah ada lebih dulu dari konsep KEE,” katanya, di Jakarta, seperti yang diberitakan media nasional.

banner 336x280

Ia juga mempertanyakan mengapa masalah jalan tambang itu mencuat ke permukaan, padahal tiga perusahaan itu sudah menandatangani nota kesepahaman bersama, yang ditandatangani di depan, pemerintah daerah dan anggota legislatif Kabupaten Ketapang.

Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan, 2 April 2018 lalu. “Isinya, semua masalah yang terjadi akan diselesaikan secara business to business. “Sehingga, tudingan bahwa perusahaannya melakukan pengrusakan lingkungan harus dilihat dari perspective yang berbeda,” ujarnya.

Beni juga memperlihatkan sebuah peta terbaru keluaran Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang keluarkan, 3 Augustus 2018. Di peta tersebut, tergambarkan jalan yang dibuat PT Laman Mining akan menjadi jalan poros yang menghubungkan masyarakat Ketapang yang dipisahkan Sungai Tolak. “Jalan sepanjang 26 kilometer ini akan membuka pertumbuhan ekonomi bagi banyak desa yang dilewati, yang selama ini dipisahkan oleh sungai. Kami akan bikin jembatan di sana,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang menggarap program konservasi besar di kawasan antara Gunung Tarak, Gunung Palung dan hutan rawa gambut Sungai Putri. Kawasan berhutan dan gambut dalam yang merupakan habitat satwa endemic dilindungi. Program konservasi ini digagas lantaran kawasan tersebut terancam pembalakan liar, pertambangan, dan kebakaran hutan.

Kawasan tersebut diusung menjadi Kawasan Ekosistem Esensial melalui SK Gubernur No: 718/Dishut/2017. Konsepnya adalah menggunakan pendekatan lansekap dengan melibatkan masyarakat serta pemerintah daerah dan para pemerhati konservasi untuk penanganannya. Tujuan program ini selain untuk kelestarian alam, juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Kawasan Ekosistem Esensial di area tersebut sedianya menghubungkan delapan desa dengan total populasi sekitar 11.000 jiwa. Diharapkan desa-desa tersebut, baik yang dilalui koridor secara langsung maupun yang memperoleh dampak secara tidak langsung dari adanya koridor, akan menjadi desa yang memiliki hutan dengan konsep pengelolaan yang lestari dengan pengelolaan terbaik.

Di dalam program ini juga akan dibentuk koridor satwa. Koridor tersebut merupakan jembatan yang menyatukan Kawasan Gunung Tarak, Kawasan Gambut Tebal Sungai Putri dan Taman Nasional Gunung Palong.

Luas lahan koridor tersebut adalah sekitar 1.800 ha, dimana sekitar 1.110 ha berada didalam konsesi PT Gemilang Makmur Subur (anak usaha Bumitama Gunajaya Agro Group). Bagian utama dari koridor tersebut akan dilakukan penanaman pohon. Sementara pada lahan tersebut sekitar 400 ha telah ditanam pepohonan baru.

Selain PT GMS, PT Kayong Agro Lestari (Austindo Nusantara Jaya Group) juga memiliki konsesi di kawasan tersebut. Keduanya merupakan perusahaan kelapa sawit yang tercatat sebagai anggota RSPO yang memiliki amanat untuk mengelola area konservasi di dalam konsesi, atau HCV. Area HCV dari kedua perusahaan kelapa sawit ini telah tercatat di RSPO, melalui dokumen New Planting Procedure masing-masing perusahaan.

Sementara, areal konservasi HCV pada PT KAL saat ini telah dikeluarkan dari areal HGU, namun masih menjadi areal konservasi PT KAL pada dokumen NPP RSPO. Sementara PT GMS belum pada status HGU, namun areal konservasi HCV tersebut telah pula tercatat di NPP RSPO.

Namun di lain sisi, PT Laman Mining, sebuah perusahaan tambang bauksit, juga telah memiliki izin konsesi pertambangan yang tumpang tindih dengan izin kedua perusahaan sawit tersebut. “Belakangan memang ada kegiatan operasi pertambangan yang masuk dalam kawasan ini,” aku Edward Tang, Manajer Bumitama Biodiversity Community Project. Kegiatan tersebut memotong Kawasan koridor satwa sekitar 1200 hektar. Di lapangan, terlihat ekskavator melakukan kegiatan pengerukan.

Perusahaan tersebut telah membuka hutan lebar 30 meter, sepanjang 1.469 meter. Pembukaan lahan pun telah mencapai area sempadan sungai setempat, yang seharusnya menjadi area perlindungan setempat menurut panduan mengenai RTRW Kabupaten Ketapang.

Kata Edward, ancaman terhadap pembukaan hutan ini adalah 120 individu orangutan yang berada di kawasan itu akan kehilangan habitatnya. Tak hanya orangutan. Kawasan itu juga merupakan tempat hidup bagi owa Kalimantan, lutung merah, buaya senyulong, dan masih banyak lagi. Belum lagi tanaman endemic yang kebanyakan sudah langka di Kalimantan.

Koridor Satwa yang dibangun PT GMS, sedianya menghubungkan antara ekosistem gambut Sungai Putri dan Hutan Lindung Gunung Tarak serta Taman Nasional Gunung Palung. Kedua lokasi tersebut merupakan habitat dengan populasi orangutan terbanyak di Kalimantan Barat yang telah terpisah. Diharapkan dengan adanya kegiatan koridor satwa liar yang dibangun, ke depannya kedua lokasi tersebut akan tersambung dan menyumbang keanekaragaman hayati di Kalimantan Barat dan Indonesia.

Perlu Mediasi

Pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan tambang ini menjadi sorotan para pegiat konservasi. Terutama organisasi nirlaba yang berada di Kabupaten Ketapang. Pada 2 Agustus lalu, dihelat diskusi para pihak untuk mencermati masalah tersebut. Kegiatan diskusi di inisiasi oleh lembaga Aidenvironment.

Adi Susilo, dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi I Ketapang, mengatakan, wilayah tersebut merupakan lokasi monitoring satwa rutin pihak BKSDA. BKSDA Kalimantan Barat sendiri telah melakukan penandatangan kesepahaman Bersama dengan Bumitama Gunajaya Agro (BGA) Group. Kerjasama ini terkait, kegiatan patroli perbatasan cagar alam, pelatihan, sosialisasi dan penanganan konflik dan koridor satwa liar, serta penanganan kebakaran lahan.

Desi Kurniawati, Community Forest Coordinator Yayasan Palung, mengatakan perlu keterbukaan informasi dari semua pihak terkait upaya konservasi hingga ke tingkat tapak, terutama terkait dengan koridor satwa. “Informasi tingkat tapak menjadi penting, terkait data peta dan lain sebagainya, sehingga pemahaman masyarakat menjadi jelas,” tambahnya.

Jessica, mewakili Bappeda Kabupaten Ketapang menyatakan, Bappeda memiliki tim sinergisitas investasi yang dapat memfasilitasi ketiga perusahaan untuk duduk bersama. “Namun fasilitasi tersebut harus dilandasi laporan dari pihak-pihak berkepentingan untuk bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pada 30 Maret 2018 lalu, Bappeda Kabupaten Ketapang beserta jajaran terkait sebenarnya telah melakukan peninjauan pada areal yang dicanangkan sebagai KEE tersebut. “KEE yang berada di dalam konsesi BGA Group ini merupakan kerjasama multi pihak, termasuk Pemda, yang sangat positif bagi keanekaragaman hayati wilayah setempat dan fasilitas pertanian terpadu yang ada pada kawasan ini dapat juga bermanfaat bagi masyarakat lokal,” ujar Plt Kepala Bappeda Ketapang, Akia dalam keterangan tertulisnya.

Pada prinsipnya, dilakukan upaya untuk mendorong terwujudnya kerja sama antarpihak pada pengelolaan lanskap. Termasuk mendorong sinergitas kebijakan dan implementasi program pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

 

Sinergitas Program

Donatus Rantan, dari Perkumpulan Mitra Pembangunan, mengatakan, kondisi konsesi yang tumpang tindih dimungkinkan akibat peralihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi. “Perlu ada pertemuan dengan semua pihak, agar permasalahan lebih jelas,” katanya. Di tingkat tapak, kata Donatus, pola pendekatan pun harus sesuai dengan kebutuhan desa setempat. Di Kabupaten Ketapang saat ini telah ada 12 desa, yang masuk dalam program Desa Fokus. Desa Fokus adalah salah satu program kebijakan pemerintah saat ini untuk pembangunan kawasan perdesaan.

Untuk meminimalisir konflik antara investasi, konservasi dan kesejahteraan masyarakat, Haryono Sadikin, dari Aidenvironment menyatakan bahwa pembangunan lansekap dan wilayah perdesaan di Kabupaten Ketapang merupakan upaya yang harus diusung secara terintegrasi oleh seluruh pihak di kabupaten, baik perusahaan, dinas pemerintah, maupun yayasan nirlaba.

Pemkab Ketapang juga menyatakan bahwa koridor yang menggunakan pendekatan lansekap ini menyediakan tempat bagi masyarakat sekitar untuk belajar pertanian terpadu seperti; budidaya pertanian organik, budidaya jamur, budidaya ikan keramba, peternakan dan lainnya.

“Prinsip dalam pendekatan ini adalah keseimbangan ruang untuk pembangunan, perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, legalisasi dan akses masyarakat lokal, tanggungjawab pengelolaan bersama,” katanya.

Program pendekatan juga harus dapat membangun rasa kepemilikan terhadap kawasan tersebut, serta memanfaatkan kawasan lindung yang berkelanjutan, mengoptimalkan jasa-jasa lingkungan dan melakukan promosi terhadap potensi produk unggulan. (R)

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *