banner 728x250

Para Pihak Diskusikan Penyelamatan Gambut Sungai Putri

  • Share
banner 468x60

INIBORNEO, Pontianak – Presiden Jokowi mempunyai komitmen untuk penyelamatan kawasan gambut di Indonesia dan mengeluarkan peraturan pemerintah, serta moratorium pembukaan lahan gambut. Di Kalimantan Barat sendiri, komitmen ini masih perlu dibuktikan dengan contoh kasus penanganan pembukaan lahan gambut di Sungai Putri.
“Seminar mengenai upaya penyelamatan gambut di Kalimantan Barat ini dilakukan Selasa, 7 Agustus 2018 kemarin, dengan mengundang para pakar di bidangnya,” kata Direktur Eksekutive Walhi Kalimantan Barat, Anton P Widjaya, Rabu 8 Agustus 2018.
Dari seminar tersebut mengemuka bagaimana kondisi gambut di Kalimantan Barat, beban izin yang berada di atasnya, serta upaya berbagai pihak dalam mengelolanya. “Pendekatan lansekap dengan mengakomidir kearifan lokal di setiap tempat adalah salah satu jalan keluarnya,” tambah Anton. Seminar yang bekerjasama dengan Greenpeace Indonesia tersebut juga mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah setempat.
“Sayangnya, pemerintah Kabupaten Ketapang tidak memenuhi undangan seminar ini,” katanya. Padahal, para pihak ingin mendengarkan langsung pandangan pemerintah Kabupaten Ketapang, dengan konsep yang diusungnya, khusunya di Kawasan gambut Sungai Putri.
Anton juga menyorot ketidakhadiran pihak Penegakan Hukum Kementerian Ligkungan Hidup dan Kehutanan, untuk menjelaskan perkembangan terbaru dari sanksi yang dijatuhkan pada PT Mohairson Pawan Khatulistiwa, perusahaan HPH yang berada di kawasan gambut Sungai Putri, “tapi faktanya mereka tidak hadir.”
Kawasan Gambut Sungai Putri sebenarnya adalah penamaan dari masyarakat setempat. Berdasarkan peta gambut, Sungai Putri termasuk dalam beberapa Kawasan Hidrologi Gambuut. Dr Dwi Astiani, akademisi dari Universitas Tanjungpura Pontianak menyebutkan kawasan Sungai Putri punya sejarah yang cukup panjang,.
“Dulu kita menyebutkannya black channel, kita mengukur dan melihat stok gambut, disana besar sekali stok gambut dan potensi emisinya. Dan itu harus dijaga,” ujarnya. Dwi melihat Kawasan tersebut memerlukan restorasi, walau untuk mengembalikan ke kondisi semula sudah sangat sulit.
Menurutnya, sulit untuk mengukur upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk Kawasan tersebut. Di Kawasan tersebut, banyak ‘tuan-tuan kecil’. Termasuk pembalakan liar. Pelakunya kebanyakan masyarakat yang hanya mencari penghidupan. Perlu adanya penegakan hukum yang terukur di sana, menurut Dwi.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arirompas membenarkan. “Masih ada satu perusahaan HPH di sana, dan ada kanal yang dijadikan alat transportasi mereka. Ini menambah keterancaman Sungai Putri, kemarin Gakum (KLHK) sudah turun ke sana,” ungkapnya.
Keberadaan beberapa lembaga masyarakat sipil di daerah tersebut, sedikit banyak memperlambat kerusakan. Namun, harus ada komitmen bersama untuk melindungi wilayah ini. Menurut Peraturan Pemerintah mengenai gambut, lebih dari 60 persen di Kawasan korporasi tersebut tergolong Kawasan lindung.
Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutaan, harus menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan tersebut, tidak hanya pada pelaku pembalakan liar saja. Kanal yang telah dibuka, harus segera ditutup. “Harapannya, Gakum KLHK melihat adanya pelanggaran di sana sebagai bentuk ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan pemerintah. Bisa jadi pencabutan ijin terhadap pelanggaran ini,” ujarnya.
Ketua Umum YIARI Tantyo Bangun menambahkan, lansekap Sungai Putri adalah habitat ideal bagi orangutan yang merupakan salah satu wilayah dengan populasi terbesar di Kalimantan. Adanya pembukaan kanal, mempunyai dampak yang sangat besar. Orangutan yang berdiam di Kawasan itu tidak bisa menyeberangi sungai, sehingga wilayah jelajahnya menyempit. Konflik dengan manusia merupakan dampak yang paling mungkin terjadi.
Untuk diketahui, Lansekap Sungai Putri merupakan hutan gambut dalam seluas 55 ribu hektar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia. Berdasarkan laporan 2008 oleh Fauna dan Flora International, kedalaman gambut kaya karbon ini mencapai lebih dari 14,5 meter dan merupakan habitat penting bagi 900-1250 individu Orangutan.
Keberadaan korporasi di atas Kawasan lindung, berpotensi merusak lahan gambut. Lahan gambut yang telah rusak berpotensi menimbulkan bahaya bagi habitat di dalamnya. “Pengrusakan ini harus segera dipulihkan untuk mencegah dampak kerusakan lebih jauh, seperti risiko kebakaran, akses penebangan liar dan emisi gas rumah kaca,” kata Irwansyah Reza Lubis dari Wetlands International Indonesia.
Apabila hutan Sungai Putri dibuka, hal ini dapat menyebabkan kematian ratusan individu orangutan dan juga menyebabkan kerusakan permanen lahan gambut yang kaya akan karbon yang tentunya akan berdampak besar bagi perekonomian dan kesehatan masyarakat pada kawasan ini, serta berkontribusi meningkatkan angka emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Fiera Budiarsyah Arif, dari Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalimantan Barat melalui paparannya menyampaikan tantangan dan capaian restorasi gambut daerah Kalimantan Barat. Menurutnya, target restorasi gambut di Kalimantan Barat dengan total luas sebesar 119.635 hektar yang meliputi kawasan pasca kebakaran 2015 (kawasan budidaya berizin, kawasan budidaya tidak berizin, kawasan lindung), kubah gambut berkanal (kawasan budidaya berizin dan kawasan lindung) dan gambut dangkal budidaya (kawasan lindung). “Restorasi gambut adalah kerja bersama semua pihak, BRG berkomitmen untuk memfasilitasi kolaborasi restorasi dengan sebaik-baiknya,” jelas Fiera.(R)

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *