Tekanan harga Provinsi Kalimantan Barat pada Agustus 2018 menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kalimantan Barat pada Agustus 2018 mengalami deflasi sebesar -0,52% (month to month/mtm). Secara bulanan, deflasi IHK Provinsi Kalimantan Barat ini lebih rendah dibandingkan dengan deflasi IHK nasional yang tercatat sebesar -0,05% (mtm). Sementara itu, secara tahunan, IHK Provinsi Kalimantan Barat mengalami inflasi sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi IHK nasional yang tercatat sebesar 3,20% (yoy).
Deflasi IHK Provinsi Kalimantan Barat pada Agustus 2018 terutama didorong oleh penurunan tarif angkutan udara, sawi hijau, kangkung, bayam, dan jeruk. Penurunan tarif angkutan udara terjadi seiring berlalunya momen Hari Raya Idul Fitri dan berakhirnya kegiatan Pesparawi 2018. Penurunan harga komoditas sayur mayur (sawi hijau, kangkung, bayam, dan jeruk) didorong oleh melimpahnya pasokan. Di sisi lain, tingginya harga daging ayam ras akibat kenaikan biaya produksi karena naiknya harga pakan dan tingginya harga ikan tongkol/ambu-ambu akibat berkurangnya pasokan karena kondisi gelombang laut menahan deflasi lebih lanjut.
Sementara itu, untuk inflasi nasional: Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Agustus 2018 tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3,5%±1% (yoy). IHK pada Agustus 2018 mengalami deflasi 0,05% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mencatat inflasi sebesar 0,28% (mtm). Deflasi yang terjadi ditengah masuknya periode Idul Adha tersebut juga berbeda bila dibandingkan dengan rata-rata historis periode Idul Adha dalam empat tahun terakhir yang mencatat inflasi 0,19% (mtm). Deflasi IHK pada bulan ini terutama bersumber dari deflasi kelompok volatile food dan administered prices, disertai melambatnya inflasi inti. Dengan perkembangan tersebut, inflasi secara kumulatif sampai dengan Agustus 2018 tercatat 2,13% (ytd) dan secara tahunan mencapai 3,20% (yoy) atau masih berada dalam kisaran sasaran inflasi.
Ke depan, terdapat beberapa risiko inflasi di Kalimantan Barat yang tetap perlu menjadi perhatian, yaitu, (a) Penyesuaian harga komoditas administered prices seiring peningkatan harga minyak dunia, (b) Penyesuaian batas bawah tiket angkutan udara, (c) Anomali cuaca yang dapat mengganggu produksi dan distribusi bahan pangan, serta, (d) Wacana kenaikan gaji PNS yang dapat meningkatkan ekspektasi harga. Dalam rangka pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat akan terus memperkuat koordinasi kebijakan.
Berikut Infograsinya
