Soal Politik Uang Pilkades, Panwas Takut Ambil Keputusan

Edy : Tunggu Evaluasi Kecamatan

0 69

INIBORNEO, KUBU RAYA – Hingga saat ini, belum ada keputusan atas laporan dugaan money politic (politik uang) yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Rasau Jaya Umum (RJU), Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) maupun Panwas Pilkades RJU masih belum berani mengambil keputusan. “Kami di desa tidak berani mengambil kesimpulan karena perlu evaluasi dari pihak kecamatan,” kata Ketua Panwas Pilkades RJU, Edy Sapri saat diwawancarai wartawan di kantornya usai pemeriksaan saksi dan terlapor, Senin (2/12/2019), lalu.

Pemeriksaan ini merupakan tindaklanjut dari laporan tiga cakades, yakni Nanang Suhartono, calon nomor urut 01; Somad, calon nomor urut 04; dan Wanda, calon nomor urut 05. Sementara yang dilaporkan atas dugaan melakukan politik uang adalah tim sukses dari Iwan Kurnia Putra, cakades nomor urut 02 yang perolehan suaranya tertinggi.

Modus dugaan politik uang yang terjadi adalah dengan adanya penyamaran berupa pemberian surat mandat sebagai pemantau kepada warga yang memiliki hak pilih.

Kecurigaan adanya pelanggaran ketika diketahui surat mandat pemantau itu diberikan kepada orang yang dinilai tidak tepat. Pasalnya, surat mandat diberikan kepada pemilih yang usianya rata-rata di atas 60 tahun.

Indikasi adanya pelanggaran dalam proses Pilkades ini, setelah ada masyarakat yang mengadu kepada cakades bahwa mereka diberikan surat mandat begitu banyak dalam satu rumah untuk menjadi pemantau. Atas dasar inilah, pihak pelapor menganggap terindikasi adanya money politic yang disamarkan.

Edy mengaku, pihaknya tidak bisa memutuskan hasil dari pemeriksaan meski sudah ada kesaksian dari tiga saksi dan terlapor dalam dugaan kasus ini. “Hari ini terkahir pemeriksaan. Semua berkas sudah kami serahkan ke PPKD tingkat kecamatan,” ujarnya.

Ketidakberaniannya Panwas Pilkades RJU mengambil keputusan terkait laporan dugaan politik uang ini, kata Edy, karena pihaknya bukan pakar hukum. “Kami tidak berani memutuskan sesuatu keputusan atau sanksi kepada pelanggar-pelanggar tata tertib Pilkades Desa Rasau Jaya Umum. Kami bukan pakar hukum dan kami tak berani memutuskan tanpa alasan yang kuat,” tegas Edy.

Nantinya, kata Edy, pihak PPKD di tingkat kecamatan yang bisa menentukan apakah keterangan saksi menguatkan adanya tindakan pelanggaran atau tidak. “Bukti surat mandat dan dokumentasi berupa foto beberapa kejadian atau penyerahan surat mandat itu berkas yang kami kirim ke tingkat kecamatan,” paparnya.

Berbeda dengan Edy, Ahmad Spd Mpd, PPKD Kecamatan Rasau Jaya menegaskan bahwa hasil dari pemeriksaan dugaan pelanggaran Pilkades bisa diputuskan di tingkat desa. Dalam hal ini PPKD dan Panwas Pilkades RJU.

“Kami pada Jumat lalu mendapat tembusan surat dari PPKD dan Panwas desa. Sebenarnya, ini ranah PPKD dan Panwas Desa Rasau Jaya Umum untuk keputusannya. Karena yang melihat langsung BAP dan lain-lain, di sana,” tutur Ahmad saat diwawancarai di ruangannya.

Menurut Ahmad, pihak PPKD Kecamatan Rasau Jaya hanya bisa menerima atau menyetujui serta menegaskan keputusan yang diambil PPKD dan Panwas Pilkades RJU. “Baru kita kuatkan untuk keputusan itu. Kami tidak mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan apakah ada money politic atau tidak. Yang punya wewenang dan hak memutuskan adalah PPKD dan Panwas di tingkat desa,” tegas Ahmad.

PPKD dan Panwas di tingkat desa, kata Ahmad, harus bisa memutuskan terkait dugaan politik uang ini. “Aturannya, itu memang wewenang di tingkat desa. Seharusnya di sana bisa memutuskan. Setelah diputuskan, kami yang menguatkan putusan itu dan kami sampaikan ke Pemdes. Kita berjenjang. Intinya PPKD dan Panwas desa berbuat dulu,” tutup Kasi Pemerintahan Kecamatan Rasau Jaya ini. (*)

Comments
Loading...