Selama Pandemi Polda Kalbar Layangkan Tiga Juta Teguran

0 425

INIBORNEO.COM, Pontianak – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat selama operasi Aman Nusa II telah melayangkan tiga juta teguran perorangan, teguran tertulis 95.523 orang dan kerja sosial kepada 4.201 orang.

“Ini sebagai upaya Polda Kalbar bersama Satgas penanganan Covid-19 untuk menekan angka penyebaran” ungkap Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go saat rilis akhir tahun 2020.

Polda Kalbar sendiri menggelar operasi Aman Nusa II selama 10 bulan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kalbar pada tahun ini. Dalam pelaksanaannya, terdapat juga operasi yustisi, yaitu mengedepankan penindakan pelanggaran protokol kesehatan.

Selain teguruan dan kerja sosial, Polda Kalbar juga menyebutkan terdapat 843 orang atau tempat usaha yang di denda dengan total denda sebanyak Rp186.500.000.

Pananganan Covid-19 di tahun 2020 juga meningkatkan kepedulian terhadap sesama, Polda Kalbar dan para donator juga menyalurkan bantuan untuk masyatakar. Selama penaganan Covid-19 di tahun 2020. Polda Kalbar menyalurkan bantuan beras sebanyak 622 Ton yang dibagi dalam 4 tahap penyaluran.

“Semoga pandemi ini cepat kita tekan angka penyebarannya, dengan kesadaran menerapkan protkol kesehatan. Khususnya 3 M,” pungkasnya.

Perketat Bandara

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 3596 Tahun 2020, untuk memperketat screening kesehatan penumpang yang akan ke Pontianak, melalui Bandara Supadio.

Aturannya, penumpang yang hendak menuju Pontianak (Pnk) wajib menunjukkan Surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR.

“Keputusan untuk melarang membawa penumpang dari bandara keberangkatan menuju Pontianak disebabkan membawa penumpang yang positif covid19. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura Supadio dan KKP semua lempar tanggung jawab,” kata Sutarmidji, dalam media sosialnya.

Dia bilang, kondisi penanganan pandemi jangan berdebat dengan aturan dimasa normal. “Saya faham aturan, tidak ada yang namanya Maladimistrasi. “Lex Specialis Derogat Legi Generalis” Artinya aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Ini kondisi pandemi, jangan bicara seperti kondisi normal,” tambahnya.

Koordinasi penting, lanjutnya, tapi kalau diajak koordinasi cuek, maka keputusan untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar harus diambil.

Dia memohon maaf dengan ketidaknyamanan atau tak berkenan atas Keputusan Satgas Covid 19 Kalbar. “Ingat ketika suatu pelanggaran selalu ditoleransi, maka suatu saat dia akan jadi masalah besar, karena pelanggaran dianggap bukan pelanggaran lagi,” tegasnya.

Keputusan ini dilakukan setelah pemeriksaan acak terhadap dua maskapai yang didapati masih membawa penumpang yang positif Covid-19.

Selain itu, penumpang harus mengisi kartu kewaspadaan kesehatan elektronik (e-HAC) sebelum penerbangan. Aplikasi ini dapat diakses melalui aplikasi seluler e-HAC Indonesia (Play Store | App Store) atau http://sinkarkes.kemkes.go.id/ehac.

Bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang sebelumnya berangkat dari Pontianak, bisa menggunakan surat hasil PCR yang masih berlaku untuk kembali ke Pontianak. Adapun Surat keterangan hasil PCR berlaku selama 7 hari sejak tanggal pemeriksaan. Untuk penumpang anak umur 12 tahun ke bawah tidak diwajibkan untuk tes PCR maupun rapid test antigen.

ASEANTY PAHLEVI

 

Comments
Loading...