SAFEnet Kirim Amicus Curiae Minta Dr Saiful Mahdi Bebas

0 181

INIBORNEO.COM, Jakarta – South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengirimkan Amicus Curiae ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk advokasi kasus Dr Saiful Mahdi. Dia adalah dosen Universitas Syiah Kuala, yang dipidana lantaran mengkritik proses perekrutan PNS di institusinya.

“Amicus Curiae kami kirimkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk perkara Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN.Bna atas kasus yang dialami Dr Saiful Mahdi. Ia kini tengah disidangkan atas dakwaan melanggar Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE),” ujar Damar Juniarto selaku Direktur Eksekutif SAFEnet.

Dalam Amicus Curiae ini, SAFEnet merekomendasikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk membebaskan Terdakwa Dr Saiful Mahdi secara murni.

Amicus curiae adalah istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti “friend of the court” atau “”sahabat pengadilan”. Jika pengaju lebih dari satu orang/organisasi maka disebut “Amici Curiae” dan pengajunya disebut dengan amici(s). Disebut sebagai sahabat pengadilan, amicus curiae membantu dalam memberikan keterangan dan argumen terkait persidangan.

Amicus curiae pertama kali dikemukakan pada Zaman Romawi. Sejak Abad ke-9, praktik amicus curiae yang membantu memberikan keterangan di persidangan dilakukan oleh negara-negara dengan sistem hukum common law. Umumnya, amicus curiae dilakukan dalam persidangan mengenai hak-hak sipil masyarakat, dalam taraf banding dan pada kasus-kasus besar.

SAFEnet mendefinisikan amicus curiae sebagai “Seorang, sekelompok orang, dalam bentuk organisasi atau perkumpulan sebagai amici’s, yang tidak mempunyai kepentingan langsung dengan berbagai pihak di dalam perkara pengadilan, namun memiliki ketertarikan terhadap perkara tersebut, disertai dengan memberikan keterangan, untuk membantu pengadilan atas masalah yang masih diragukan dalam fakta hukum, sehingga menghasilkan suatu keputusan yang melibatkan masyarakat luas. Meskipun keterangan dan fakta-fakta yang dihadirkan dianggap penting secara keseluruhan oleh amici’s, keputusan seluruhnya diserahkan kembali kepada pengadilan.”

“Di Indonesia, meski tidak dijelaskan secara eksplisit, kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan, mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya atas informasi dan gagasan hukup di dalam lingkup pengadilan,” tambah dari Nabillah Saputri, penyusun Amicus Curiae untuk perkara ini, dari SAFEnet.

Dalam kasus yang dialami oleh Dr Saiful Mahdi, terjadi pemidanaan akibat yang bersangkutan memberi pernyataan dalam WhatsApp Group UnsyiahKita dan Whatsapp Group Pusat Riset dan Pengembangan mengenai kejanggalan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.

Kejadian ini bermula pada bulan Oktober 2018, saat diumumkan hasil rekrutmen dosen di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, yang mengikuti skema seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Saat itu ada seorang dosen muda bernama Trisna yang merupakan dosen non-PNS dan sudah mengajar selama labih kurang 2 (dua) tahun di Fakultas Teknik Industri namun tidak berhasil lolos tes CPNS di tahapan subyektif, sekalipun dalam tahapan objektif yakni tes TKD memperoleh nilai tertinggi di Fakultas Teknik industri dan nomor 2 tertinggi di tingkat Universitas Syiah Kuala. Merasa ada kejanggalan dalam proses tersebut yang tidak bisa diterima dengan berbekal ilmu statistika yang dikuasainya, Dr Saiful Mahdi kemudian memosting pendapat di dalam WA Groups UnsyiahKita.

Pada tanggal 30 Agustus 2019 Saiful Mahdi kembali mendapatkan panggilan sebagai Tersangka untuk pemeriksaan tanggal 2 September 2019, dengan pasal dan undang-undang yang sama, yaitu dalam perkara dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik dengan menggunakan sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski Elektronik.

Comments
Loading...