Menu
Ini Borneo
banner 728x250

Hentikan Teror Campak-Rubella Dengan Imunisasi MR

  • Bagikan
banner 468x60

Pencanangan kampanye imunisasi MR(Meusles Rubella) menuju eliminasi Campak dan Rubella 2020 di Indonesia sudah berjalan sejak tahun lalu. Dimulai dari vaksinasi MR secara massal di Pulau Jawa pada tahun 2017 lalu, tahun ini giliran luar Pulau Jawa, termasuk Kalimantan Barat. Namun apakah para orang tua terutama kaum ibu tau apa itu MR atau Campak Rubbela?Mungkin juga banyak pertanyaan di benak orang tua, kenapa kampanye imunisasi MR itu perlu dilakukan oleh pemerintah?

Bulan Agustus hingga September tahun 2018 ini menjadi bulan kampanye imunisasi Meusles Rubella tahap dua yang diterbitkan oleh pemerintah untuk 28 Propinsi di Indonesia. Pemerintah Propinsi Kalbar pun tak mau ketinggalan. Untuk menyukseskan program ini, Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar menargetkan 1,36 juta anak usia 9 bulan hingga kurang dari 15 tahun akan diimunisasi MR.

banner 336x280

“Jumlah sasaran anak yang diimunisasi di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1,36 juta, sementara di Kota Pontianak ditargetkan sebanyak 158 ribu anak,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Andy Jap pada saat pencanangan Kampanye Imunisasi MR, tanggal 1 Agustus 2018 di Kantor Camat Pontianak Barat.

Menurut Andi Tjap, kampanye imunisasi MR ini adalah upaya pencegahan penularan penyakit Campak dan Rubella di masyarakat dengan cara pemberian vaksin MR secara masal pada anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun.

“Pemberian imunisasi ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap Campak dan Rubella yang dapat menyebabkan cacat dan kematian. Kampanye imunisasi MR ini juga merupakan langkah awal kita untuk memperkenalkan imunisasi Rubella ke dalam jadwal imunisasi rutin,” jelasnya.

Mendengar kata ‘Campak’, mungkin tidak lagi asing dipendengaran semua orang. Menurut Dokter Spesialis Anak dr. R. Yutta Inten Sp.A M.Kes, penyakit Campak yang juga dikenal sebagai morbili atau measles merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus Measles dan ditularkan melalui percikan ludah dan pernafasan. Gejalanya adalah demam tinggi diatas 38’ C, bercak kemerahan pada kulit disertai batuk atau pilek dan mata merah.

“Penyakit ini akan sangat berbahaya apabila disertai dengan komplikasi radang otak, radang paru, radang telinga, diare, dehidrasi bahkan dapat menyebabkan kematian,” jelasnya.

Sedangkan Rubella mirip dengan Campak. Disebabkan oleh virus Rubella dan seperti Campak juga, ia ditularkan melalui saluran pernafasan saat batuk atau bersin. Rubella pada anak biasanya hanya menimbulkan demam ringan bahkan tanpa gejala.

Namun yang berbahaya, apabila virus Rubella ini menyerang wanita hamil terutama di trisemester pertama. Rubella pada ibu hamil ini, dapat mengakibatkan keguguran atau bayi lahir dengan cacat bawaan atau yang dikenal dengan Congenital Rubella Syndrome (CRS).

“Cacat bawaan itu bisa berupa penyakit jantung, kerusakan saraf otak, katarak mata, tuli hingga microcephaly (kepala kecil),” jelasnya lagi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, ibu yang belum mendapat kekebalan vaksin Rubella akan menularkan pada janin melalui placenta. Bila infeksi terjadi pada usia kehamilan dibawah 12 minggu, maka resiko janin tertular 80-90 persen akan terjadi sindroma pada bayi yang dilahirkan.

“Sedangkan resiko pada ibu hamil diatas 12 minggu-30 minggu, kemungkinan hanya 10-20 persen saja tertular,” ujarnya.

Ditambahkan Dokter Spesialis THT, Dr. Eva Nurfarihah Sp.THT KL M.Kes dari Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian, kelainan organ pada anak dengan CRS (Congenital Rubella Syndrome) umumnya akan mengenai mata, telinga, jantung dan otak secara bersamaan.

“Pada telinga, bisa tuli ringan sampai dengan sangat berat. Pada mata, bisa buta akibat katarak. Menyerang sistim saraf pusat yang menyebabkan kepala kecil dan keterbelakangan mental. Kelainan lainnya bisa pada paru, limpa, hati dan paling bahaya janin bisa meninggal dalam kandungan,” jelasnya.

Cindy (25 tahun), seorang ibu yang melahirkan anak dengan sindroma Rubella mengatakan bahwa dirinya tidak pernah tahu apa itu Rubella hingga anaknya berusia 2 bulan dan diberitahu dokter bahwa Virus Rubella menulari anaknya saat ia hamil. Setelah itu, ia kemudian rajin mencari tahu di dunia maya apa itu Rubella dan penanganannya.

“Sebelumnya kita tidak tahu apa itu Rubella. Saat usia anak kami dua bulan, melihat mata anak saya ada yang aneh, saya dan suami lalu ke dokter. Barulah kita mendapatkan penjelasan dari dokter,” ujarnya.

Cindy merupakan salah satu potret kecil di dalam bingkai besar gambaran situasi terkini penyebaran Campak dan Rubella di Indonesia. Data WHO menyebutkan Indonesia merupakan 10 negara dengan kasus Campak terbesar di dunia. Pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat ke enam untuk kasus Campak dengan 6396 kasus. Profil kesehatan Indonesia tahun 2016 melaporkan 6.890 kasus campak sepanjang tahun 2016, dengan jumlah kematian 5 orang. Pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan RI bahkan pernah mencatat 8.185 kasus campak di Indonesia, dengan 831 kasus kejadian luar biasa (KLB) atau wabah.

Di Kalbar sendiri, penyakit Campak sempat menjadi KLB. Kabupaten Landak, Kayong, Kapuas Hulu, Singkawang dan Kubu Raya pada tahun 2017 merupakan kabupaten dengan jumlah tertinggi kasus Campak.

“Cakupan imunisasi campak di Kalbar pada tahun 2017 adalah sebesar 88,2 persen. Berarti masih ada loss yang tidak diimunisasi 11,8 persen. Di beberapa daerah bahkan cakupan imunisasi Campak masih rendah,” jelas Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Propinsi Kalbar, Marselina.

Sedangkan kasus CRS, data WHO menyebutkan 236 ribu per tahun kasus CRS di negara berkembang dan Indonesia merupakan penyumbang besar. Angka tersebut bahkan dapat meningkat 10 kali lipat saat epidemic. Data surveillance selama lima tahun terakhir, 70 persen kasus rubella terjadi pada kelompok usia dibawah 15 tahun. Artinya resiko untuk menularkan ibu-ibu hamil juga sangat rentan terjadi.

Berdasarkan data tersebut, kekhawatiran pemerintah bukan tak beralasan untuk memutuskan mata rantai Campak dan mengendalikan penyebaran Virus Rubella dengan melakukan kampanye imunisasi MR. Kampanye pun dilaksanakan dengan mengacu pada UUD 1945, UU Perlindungan Anak No.35 tahun 2014 dan UU Kesehatan No.36 tahun 2009 yang menyatakan pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.

Ditambah lagi rekomendasi WHO dan Komite Penasehat Ahli Imunisasi Indonesia untuk meningkatkan kekebalan masyarakt terhadap Campak dan Rubella secara cepat dengan imunisasi masal sehingga memutuskan transmisi virus tersebut.

“Mengingat besarnya perkiraan beban penyakit Rubella dan tersedianya vaksin kombinasi Measles Rubella, maka diputuskan untuk mengganti vaksin Measles dengan vaksin kombinasi Measles Rubela yang dimulai dengan kegiatan kampanye imunisasi MR,” tambah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalbar, Andi Tjap saat memberikan training dan pelatihan tentang Vaksin MR pada media di Pontianak, beberapa waktu lalu.

Pemberian imunisasi MR ini, tambahnya, akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama akan diadakan pada bulan Agustus di seluruh sekolah, baik PAUD, TK, SD, SMP atau sederajat dengan jumlah lebih dari 6 ribu sekolah di Kalimantan Barat.

“Tahap kedua, di bulan September akan dilakuakn di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, polindes, Rumah sakit dan lain-lain,” ujarnya.

Dinkes pun berharap program ini dapat berjalan lancar dan capaian target terlaksana. Mengingat pentingnya pengendalian penyakit ini sebelum menjadi wabah. Ia mengungkapkan, lebih dari 150 negara di dunia telah melaksanakan imunisasi MR sejak tahun 1970. Bahkan negara-negara muslim dan mayoritas muslim pun sudah lebih dulu memberikan vaksin MR pada bayi-bayinya. Untuk itu, ia meghimbau juga untuk organssasi profesi terkait, pihak swasta, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan untuk terlibat aktif membantu menyukseskan kampanye ini. Termasuk peran serta media massa.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam kampanye ii dengan membawa anak-anak usia 9 bulan hingga kurang dari 15 tahun untuk datang ke sekolah-sekolah, posyandu, polindes, dan berbagai fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin MRsesuai waktu yang telah ditentukan,” ucapnya.

Polemik Halal Haram

Mendadak kampanye imunisasi MR ke sekolah-sekolah dihentikan. Menyusul surat edaran dari Menteri Kesehatan yang memperbolehkan imunisasi MR ditunda untuk sementara bagi masyarakat yang mempertimbangkan aspek kehalalan vaksin MR. Surat edaran ini diterbitkan lantaran polemik yang beredar pada masyarakat bahwa vaksin MR mengandung bahan yang berasal dari babi dan Majelis Ulama Indonesia belum menyatakan keabsahan vaksin MR tidak mengandung barang haram tersebut.

 “Vaksin MR memang belum bersertifikasi halal oleh MUI. Oleh karena itu, dikeluarkan surat edaran dari Menkes untuk mengundurkan jadwal imunisasi pada sekolah-sekolah Muslim dan sekolah lainnya yang juga masih menunggu fatwa MUI,” kata Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalbar Andi Tjap.

Desas desus vaksin MR belum bersertifikasi halal dari MUI karena mengandung bahan berasal dari babi memang sudah menjadi buah bibir di masyarakat. Sejumlah besar orang tua yang resah kemudian enggan memberikan imunisasi MR pada anaknya. Katanya, mereka menunggu Fatwa MUI menyatakan kehalalan vaksin.

Terkait hal ini, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Drs. H.M Basri HAR mengatakan MUI berpedoman pada Fatwa MUI no 4 tahun 2016 tentang imunisasi. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Namun dalam kondisi tertentu, imunisasi menjadi wajib jika menyebabkan kematian atau cacat permanen.

“Tapi dengan catatan tidak mengandung barang haram atau berasal dari najis. Begitu lenturnya fatwa ini, jadi fatwa ini tidak harga mati,” jelasnya.

Hingga saat ini, hanya ada 2 vaksin yang diakui oleh MUI yaitu vaksin Meningitis dan vaksin Flu. Sedangkan vaksin MR masih dalam proses pengkajian. MUI menjanjikan akan segera mengeluarkan fatwa sehingga program kampanye bisa terus berjalan.

“Fatwa tentang imunisasi sudah ada, yang belum adalah fatwa tentang vaksin MR. Ini yang masih diaudit oleh MUI. Kalau pun jika vaksin mengandung enzim yang haram atau najis, MUI akan memberikan jalan darurat itu. Tapi hanya berlaku temporer, hanya berlaku untuk orang tertentu,” begitu katanya lagi.

Saat itu baru memasuki hari ke enam pelaksanaan kampanye. Dinas Kesehatan Propinsi Kalbar terpaksa menunda pemberian vaksin secara masal usai menerima surat edaran dari Menkes. Namun sekolah-sekolah yang tidak mempermasalahkan status halal vaksin MR, tetap diperbolehkan melakukan imunisasi.

“Namanya imunisasi tetap harus mendapat persetujuan. Kalau dalam 800 anak, yang diimunisasi hanya 40 anak, mending di stop dulu,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dr. Sidiq Handanu.

Menkes kemudian berjanji akan mendaftarkan vaksin ini dan meminta dokumen dari Serum Institute of India yang mengeluarkan produk vaksin MR untuk diteliti kembali oleh BPOM. Proses pengkajian berjalan, begitu pula proses sosialisasi imunisasi tetap dilakukan Dinas Kesehatan. Namun, tentu saja penundaan ini berpengaruh pada target capaian imunisasi. Di Kota Pontianak misalnya. Capaian imunisasi hanya 12,8 persen dari target 100 persen.

“Jika target imunisasi MR ini tidak tercapai,  tentunya ini akan menjadi masalah. Tidak terwujudnya kekebalan kelompok. Kita tujuannya ini kan untuk membentuk kekebalan kelompok. Kalau ada kabupaten atau propinsi yang tidak tercapai, maka tidak akan berpengaruh karna mobilitas  manusia masih rentan,” jelas Sidiq.

Belum ada titik terang dari MUI untuk mengeluarkan fatwa dalam waktu dekat. Waktu terus bergulir, hingga pada tanggal  21 Agustus 2018, fatwa MUI diumumkan ke khalayak. Isi fatwa menyatakan bahwa vaksin MR, produk dari Serum Institute of India untuk imunisasi tersebut adalah haram. Vaksin tersebut, dalam proses produksinya positif menggunakan bahan yang berasal dari babi.

Akan tetapi MUI menyatakan masyarakat masih bisa memakainya dengan alasan keterpaksaan. Dalam fatwa tersebut menjelaskan penggunaan vaksin MR pada saat ini dibolehkan (mubah) karena belum ditemukan vaksin MR yang halal dan mempertimbangkan keterangan dari ahli yang kompeten tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi. Masyarakat pun sudah bisa bernafas lega.

 “Kita sekarang melakukan sosialisasikan kembali. Ini untuk merespon fatwa MUI terbaru dan juga surat edaran Menkes yang terbaru. Kita mulai lagi vaksin MR tapi dengan catatan memperhatikan soal mubah tadi. Faktor kepercayaan ini tentunya menjadi tantangan kita juga selain factor efek samping yang berkembang di masyarakat,” tambah Sidiq.

Namun MUI memberi catatan tebal soal rekomendasi pemerintah agar segera menghadirkan produk vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat muslim. MUI memastikan belum ada vaksin yang halal dan satu-satunya yang mendapat izin dari WHO hanya produk vaksin dari India tersebut.

“Kita ketahui tadi bahwa Jepang ada vaksin tapi untuk kalangan sendiri. Begitu pula China juga produksi tapi belum dapat izin dari WHO. Satu2nya yang dapat izin adalah hanya India dan itu juga setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada unsurnya yang mengandung babi, makanya dikatakan haram,” tambah Ketua MUI Kalbar, HM Basri.

Pasca dikeluarkannya fatwa tersebut, ia berharap program imunisasi dapat terus berlanjut dengan memperhatikan indicator darurat. Ia menilai kondisi saat ini sudah mendesak untuk orang tua memberikan vaksin MR pada anaknya. Karena menurut keterangan ahli, jika imunisasi tidak dilakukan akan menjadi wabah dan beresiko pada anak-anak lainnya. Dan ia menegaskan MUI siap memebrikan penjelasan dan sosialisasi terkait fatwa ini kepada masyarakat untuk menyukseskan program ini.

“Ketika diperlukan kita siap memberikan penjelasan. Memang pertama itu haram, tapi dalam kondisi tertentu dan terpaksa ya mau tidak mau harus dilakukan. Dan agama memang seperti itu. Agama itu lebih mengutamakan menyelamatkan jiwa. Jika dengan imunisasi menyelamatkan jiwa, maka boleh dilakukan,” ungkapnya.

Perangi Hoaks KIPI

Tantangan Dinkes semakin berat. Belum lagi “move on” dari persoalan polemik fatwa, Dinkes masih harus berhadapan dengan pandangan masyarakat tentang KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Stigma KIPI semakin santer tatkala muncul berita menghebohkan dari seorang bocah di Pontianak yang diduga meninggal setelah diimunisasi MR. Berita ini menjadi viral di dunia maya dan menjadi momok bagi masyarakat.

Untungnya pemerintah daerah sudah siap. Komite Daerah (Komda) Penanggulangan dan Pengkajian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kalimantan Barat segera merespon. Komda KIPI dibentuk memang untuk melakukan pengecekan terhadap laporan warga terkait reaksi yang timbul setelah diimunisasi. Setelah melakukan investigasi dan uji laboratorium, Ketua Komda KIPI, dr James Alvin SpA menjawab dengan tegas bahwa kematian sang bocah tidak ada kaitannya dengan pemberian vaksin Measles Rubella.

“Penyebab kematian diduga Enchepalitis. Vaksin MR tidak menyebabkan terjadinya infeksi otak atau Encephalitis. Sehingga kejadian ini merupakan co-insiden dan tidak berhubungan dengan imunisasi MR,” jelas James.

Pernyataan ini diperkuat dengan  penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dr Sidiq Handanu. Menurutnya,KIPI lumrah terjadi, namun tidak pernah menyebabkan reaksi fatal. Penerimaan vaksin pada setiap individu berbeda-beda sehingga KIPI pada anak juga berbeda. Ada yang demam, ada yang cuma bengkak, adapula yang tidak mengeluarkan reaksi.

“Biasanya reaksi yang namanya suntik biasanya ada yang alergi. Jangankan vaksin, suntik vitamin saja bisa ada yang alergi,” ucapnya. Menurutnya program imunisasi bukanlah barang baru, imunisasi campak telah dilakukan sejak 20 tahun lalu dengan tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Niscaya resiko kesalahan hampir tidak ada.

“Tidak ada hal yang baru. JIka sebelumnya hanya campak saja, sekarang ditambah vaksin Rubella. Jadi sebenarnya tidak ada yang baru. Yang baru hanya kandungan vaksinnya,” kata dr. Sidiq.

Selain itu, pemberian vaksin MR juga harus melewati bebererapa prosedur yang harus dilengkapi oleh orang tua. Ia menjelaskan, sebelum dilakukan imunisasi, setiap orangtua wajib mengisi formulir yang berisi pertanyaan terkait riwayat penyakit maupun kondisi kesehatan anak. Setelah ditandatangani, petugas kesehatan juga melakukan screening agar diketahui apakah anak tersebut layak divaksin atau tidak.

Terkait reaksi yang mungkin timbul setelah pemberian vaksin, Dokter Spesialis Anak dr. Nevita Sp.A M.Kes memberikan penjelasan rincinya. Vaksin MR, katanya, merupakan virus yang dilemahkan. Reaksi antibody akan terjadi untuk menghasilkan kekebalan yang lebih baik lagi. Reaksi yang mungkin terjadi setelah penyuntikan vaksin adalah nyeri ringan di lokasi suntikan terjadi dalam kurun 24 jam, demam ringan dan pembesaran getah bening.

 

“Reaksi local biasanya agak nyeri, merah atau bengkak di lokasi suntikan. Reaksi sistemiknya, demam ringan dan bintik merah atau ruam di kulit yang terjadi pada hari ke tujuh pasca imunisasi dan berlangsung selama 2-4 hari,” ujarnya.

 

Pemberian imunisasi harus ditunda jika anak dalam kondisi demam, batuk, pilek atau diare. Vaksin MR juga tidak boleh diberikan pada anak dengan sakit anemia berat, leukemia, atau kelainan darah yang lain, pada wanita hamil, kelainan ginjal berat dan gagal jantung.

 

Namun KIPI yang terlanjur berkembang di masyarakat kerap dibuat berlebihan, bahkan dipelintir oleh sejumlah oknum. Teknologi canggih mendukung ulah oknum tak bertanggungjawab ini untuk menyebarkan informasi keliru. Bahkan informasi keliru tersebut sering ditambah dengan ajakan atau hasutan. Seperti ini disebut hoaks.

 

THT, Dr. Eva Nurfarihah Sp.THT KL M.Kes dari Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian menyebutkan beberapa hoaks terkait imunisasi dan memberikan penjelasan untuk kekeliruan tersebut. Diantaranya hoax tentang vaksin MR menyebabkan autisme. Ia berani menjamin sampai saat ini belum ada bukti yang mengatakan imunisasi jenis apapun bisa menyebabkan autisme.

 

“Selanjutnya hoax tentang vaksin MR bisa menyebabkan cacat atau kelumpuhan. Tentu saja itu tidak benar. Vaksin ini sudah teruji dan sudah dipakai oleh lebih dari 140 negara di dunia. Kemudian anak yang mendapatkan ASI sejak kecil hingga 2 tahun tidak perlu lagi divaksin. Padahal vaksin belum bisa  digantikan dengan yang lain, baik itu ASI, madu atau makanan sehat lainnya,” tukasnya.

 

Hoaks tentang KIPI yang beredar di dunia maya, kadang lebih dipercaya. Masyarakat yang masih bimbang dengan pemberian vaksin, akan semakin terperdaya. Belum lagi masyarakat yang hanya membaca berita hoax tanpa mengecek kebenarannya. Hanya bermodal telunjuk, berita hoax tersebut kemudian disebarluaskan secara massif menjadi pesan berantai, bahkan parahnya menjadi viral di media sosial.

 

Ketua Hoaks Crisis Center (HCC) Kalbar, Edho Sinaga menilai, KIPI merupakan kejadian lumrah dari sisi kesehatan. Dan ini sudah dilegitimasi oleh sejumlah ahli kesehatan di negeri ini. Namun, hal ini acapkali digoreng oleh sejumlah pembuat hoaks, yang menyasar pada para anti vaksin. Ia mengaku, HCC dalam laman websitenya yakni kalbar.turnbackhoax.id dan turnbackhoax.id sudah hampir 10 kali melakukan verifikasi dan cek fakta terkait imunisasi MR, atas sejumlah kesimpangsiuran informasi.

 

Untuk itu, ia meminta masyarakat agar bijak dalam memilah informasi dan selalu mencari referensi yang lebih valid

 

“Fenomena hoaks skrg ini memang merebak hebat. Intinya adalah, selama pemerintah menjamin keamanan, dan didukung pula oleh lembaga agama, maka tak perlu percaya terhadap hoaks yang beredar. Perlu dikenali, banyak hoaks yang mengaitkan narasinya dengan alur diksi yang bombastis, penuh emosi dan drama di dalam setiap alineanya. Ini yang perlu diwaspadai,” jelasnya.

 

Sedangkan Kepala Dinas Propinsi Kalbar Andi Tjap menghimbau pada masyarakat terutama orangtua untuk tidak melewatkan kesempatan pemberian vaksin ini. Upaya persuasive dan sosialisasi terkait KIPI dan lainnya akan terus dilakukan sepanjang masa kampanye ini. Orang tua juga diminta jangan segan bertanya pada petugas kesehatan untuk infromasi mengenai imunisasi maupun vaksin MR.

“Ini kita perlukan upaya persuasif. Saya yakin seyakin-yakinnya kalau orangtua sudah paham, masa sih tidak mau. Apalagi ini program subsidi untuk masyarakat. Mumpung gratis. Kalau biasa-biasa itu, harga sumtikan vaksin MR bisa mencapai 300 ribu-400 ribu sekali ssuntik. Ini yang menolak, pastinya pemahamannya masih setengah-setangah,” uajrnya.

 

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *