Melihat Kontribusi PT PSA di Bengkayang

0 365

INIBORNEO, Pontianak – Perkebunan kelapa sawit PT Perintis Sawit Andalan (PSA) di Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang sampai saat ini terus berkembang.

Sejak beroperasi (setelah melalui proses take over) pada 2017, perusahaan ini sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Salah satunya, melakukan perbaikan jalan sepanjang kurang lebih 2,2 kilometer pada tahun 2018 dan 2019 lalu.

Tak hanya itu, berdasarkan data perusahaan selama ini dari 132 orang yang dipekerjakan, 112 orang di antaranya merupakan warga masyarakat setempat. Sementara sisanya berasal dari wilayah lain.

“Jadi, ada sekitar 84,85 persen karyawan kami adalah masyarakat Bengkayang. Jadi kalau dikatakan perusahaan tidak berkontribusi terhadap Desa Belimbing dan masyarakat sekitar, maka itu tudak benar,” tegas Kuasa Hukum PT PSA, Mardivon Lase saat menggelar konferensi pers di Pontianak, Rabu (15/1/2020).

Penegasan ini, kata Mardivon, setelah adanya tudingan dari tokoh masyarakat atasnama Petrus dan Kepala Desa Belimbing, Suardi yang dimuat dalam pemberitaan salah satu media, pada Rabu (8/1/2020) lalu.

“Tudingan itu sama sekali tidak terbukti dan sangat merugikan perusahaan secara materil. Karena kami menduga ada perbuatan melanggar hukum, maka upaya hukum dari kami ada, namun belum dilakukan (saat ini),” ujarnya.

Lebih jauh Mardivon menjelaskan, tudingan ini bermula saat ada kegiatan diskusi di Kantor Desa Belimbing, pada Rabu 8 Januari 2020. Diskusi ini untuk mengulas dan mencari solusi dari miskomunikasi antara perusahaan dan masyarakat.

Kala itu, ada dua undangan untuk pihak PT PSA. Yakni untuk Humas PT PSA, Roni dan Pimpinan Perusahaan, Sunaryo. Namun, Sunaryo tidak bisa hadir karena sedang ada tamu dari pusat di perusahaan mereka. “Dari pihak perusahaan telah memberi mandat ke Pak Roni. Dan, Pak Roni pun sudah menandatangani daftar hadir saat itu,” jelasnya.

Akan tetapi, dalam pemberitaan media online yang muncul menyebutkan bahwa pihak perusahaan tak hadir. Padahal tidak demikian. “Ini orangnya di samping saya, Pak Roni. Saat diskusi itu, Pak Roni duduk di sebelah Petrus. Artinya Pak Roni sudah datang ke pertemuan itu. Ini membuktikan bahwa perusahaan sangat memperhatikan masyarakat di sana dan telah memenuhi undangan itu,” ujar Mardivon.

Untuk membuktikan, Mardivon menunjukkan beberapa foto kehadiran Roni dalam diskusi itu, kepada sejumlah kepada awak media. Dalam foto itu memang terlihat Roni berada dalam ruangan. “Hanya saja gambarnya terpotong,” tuturnya.

Tak hanya itu, banyak tudingan lain yang dicurahkan dalam pemberitaan tersebut. Seperti yang dituding oleh Petrus. Dimana, dia menuding bahwa perusahaan selama ini tidak pernah berkontribusi terhadap Desa Belimbing. Kemudian, Petrus menuding bahwa perusahaan telah mengintimidasi masyarkat dan memberhentikan secara sepihak.

“Saya tegaskan, PT PSA tidak pernah mengintimidasi masyarakat dan memutuskan hubungan kerja tanpa alasan. Keberadaan perusahaan ini untuk berinvestasi. Artinya, jika untuk mengintimidasi masyarakat, rasanya sangat tidak mungkin. Kita ini ingin mensejahterakan masyarakat,” terangnya.

Tidak hanya itu, tudingan yang selama ini menyebutkan perusahaan selalu berlindung terhadap aparat kepolisian untuk menyelesaikan masalah-masalah perusahaan, juga ditegaskan Mardivon tidaklah benar.

Sebab, kata dia, perusahaan beroperasi mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Investasi serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Penanaman Modal di Daerah.

“Kami tegaskan, kami tidak pernah menjadikan aparat sebagai tameng. Namun kami bergerak sesuai dengan undang-undang itu. Semua tudingan tidak benar,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Humas PT PSA, Roni menegaskan bahwa pihak perusahaan sejak awal telah memberi mandat dirinya bersama Sunaryo untuk hadir dalam diskusi itu. Hanya, saat itu yang hadir hanya dirinya. Karena Sunaryo sedang menyambut tamu dari pusat. “Saya menghadiri undangan itu. Bahkan sejak awal sampai akhir. Dan saya isi absen,” terangnya.

Selain itu, Roni juga membenarkan bahwa dalam beberapa waktu ini setidaknya ada tiga orang yang terpaksa diberi sanksi berupa pemutusan hubunhan kerja (PHK) oleh pihak perusahaan. Ketiga karyawan ini dianggap melakukan pelanggaran berat sehingga keputusan itu terpaksa ditempuh oleh perusahaan.

Tiga orang itu di antaranya adalah seorang karyawan panen berstatus Buruh Harian Lepas (BHL) yang dianggap memprovokasi karyawan lain untuk melakukan aksi di perusahaan. Serta seorang tenaga panen dan tukang masak perusahaan yang tertangkap sedang berbuat asusila. “Kita langsung pecat, karena sesuai aturan perusahaan yang jelas berpotensi merugikan perusahaan,” ungkapnya.

Aturan ini, kata dia, sebetulnya sudah disosialisasikan jauh-jauh hari. Bahkan di setiap pintu mes karyawan aturan tertulis ini sudah ditempel, agar setiap karyawan dapat membacanya. Dia mengatakan, aturan ini berlaku untuk seluruh karyawan yang bekerja di PT PSA tanpa terkecuali.

“Jadi, jika ada beberapa karyawan yang kita PHK, artinya sudah melanggar aturan. Ada yang langsung diberhentikan karena pelanggaran berat. Walaupun begitu namun hak-hak sudah kita penuhi,” tutupnya. (oks)

Comments
Loading...