Kaum Muda Kontrol Untuk Pemerintahan Bersih

0 174

INIBORNEO.COM, Jakarta – Berjalannya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan dambaan setiap warga negara. Tidak terkecuali pemuda, yang menjalankan fungsi kontrol dan merespon gejala-gejala sosial maupun kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Salah satunya kritikan kaum muda adalah mengenai tugas dan peran KPK, dan mengenai jabatan rangkap Menteri di cabinet ini,” ujar Eko Syahputra, Ketua Aliansi Pemuda Bhakti Persada. Pemuda mempunyai kekuatan yang diyakini mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Idealisme murni dalam berbagai sudut kehidupan, membuat pemuda lebih luwes dan tidak mempunyai hutang budi politik kepada siapapun.

Sebagai pihak yang mengontrol dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang bersih, maka pemuda akan bereaksi ketika melihat ketidak seimbangan atau tidak sejalan dengan payung hukum yang diterapkan di Indonesia. Dalam banyak diskusi terfokus di lembaganya, Eko mengungkapkan, bahwa isu Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua partai politik.

“Jelas saja ini bertentangan dengan undang-undang. Pemerintah yang tidak mengambil sikap akan hal ini yang harus dikritisi. Rangkap jabatan dapat menyebabkan konflik kepentingan,” ujarnya. Terlepas dari kritikan membangun kepada pemerintah, Eko menyatakan, pemuda juga dapat menunjukkan perannya sebagai agen kebaikan sehingga menggugah banyak pihak untuk turut melakukan hal-hal yang baik, untuk kepentingan publik.

Sebutan generasi milenial, lanjutnya, tidak melulu dikaitkan dengan gaya hidup mewah dan berkutat pada teknologi semata. Namun juga dapat dibuktikan dalam banyak kasus, dimana pemuda mereproduksi gagasan bahwa gerakan politik dapat terkonsolidasi secara masif melalui entrepreneur, start up business, dan social entrepreneurship.

Pentingnya pemuda berperan di berbagai lini mengingat data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang dirilis empat tahun terakhir oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia menunjukkan angka pasang surut.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ini adalah sebuah tolak ukur atas capaian-capaian kepemudaan di lima bidang dasar, yakni domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. 2015, IPP nasional kita berada di angka 47,33%, mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 50,17%.

2017 turun menjadi 48,00%, dan 2018 kembali menyentuh angka 50,17%. Jika dilihat secara nasional, grafik IPP kita baru bisa menyentuh di angka maksimal middle level. Belum mampu meningkat di atas angka 50 persen  pada posisi top level. Artinya, bonus demografi masih menjadi pekerjaan rumah negara untuk memaksimalkan rumusan program dan impelementasi kerja pada unsur kepemudaan.

Comments
Loading...