Menu
Ini Borneo
banner 728x250

Begini Langkah Persiapan Vaksinasi Covid-19 di Kalbar

  • Bagikan
banner 468x60

INIBORNEO.COM, Pontianak – Vaksinasi adalah salah satu cara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sejalan dengan rencana pemerintah pusat, Pemerintah Kalimantan Barat pun mempersiapkan langkah untuk pelaksanaan vaksinasi. Namun, warga tetap tak boleh abai protokol kesehatan.

“Vaksinasi bertujuan untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19. Nantinya, diharapkan akan mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat, melindungi dan memperkuat sistem secara menyeluruh, menjaga produktivitas serta meminimalkan dampak soial dan ekonomi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Harisson.

banner 336x280

Sasaran penerima vaksinasi adalah masyarakat berusia 18-59 tahun, memiliki kondisi tubuh yang sehat sebagai syarat untuk menerima vaksinasi tersebut atau dikenal dengan istilah Eligible. “Salah satu syaratnya adalah  masyarakat tidak memiliki komorbid atau penyakit penyerta,” jelas Harisson.

Vaksinasi akan dilakukan secara bertahap lantaran pasokan vaksin tidak akan segera tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk mengimunisasi semua orang. Adapun tahap pertama akan dilaksanakan dan diprioritaskan  kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, lalu pemberi pelayanan publik termasuk TNI Polri dan aparat hukum.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang akan melaksanakan vaksinasi Covid-19 meliputi puskesmas dan jaringannya, rumah sakit dan klinik milik pemerintah, kementerian lembaga,  TNI /Polri, pemerintah daerah dan swasta serta kantor kesehatan pelabuhan.

“Jadi yang perlu disiapkan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia,  cold chain (rantai dingin) atau prasarana untuk mempertahankan mutu vaksin serta pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi,” ujarnya.

Ia mengatakan mungkin saja nanti setelah diimunisasi akan timbul kejadian ikutan setelah diimunisasi atau dikenal dengan istilah KIPI ( kejadian ikutan pasca imunisasi) dan ini harus ditangani dengan baik.

“Saya telah meminta diskes kabupaten kota untuk melakukan pemetaan sasaran prioritas yang eligible dan merencanakan fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya lainnya yang diperlukan untuk pelaksanakan vaksinasi COVID-19 diwilayah masing-masing,” ungkapnya

Ia juga telah meminta nantinya agar pelayanan vaksinasi yang dilakukan oleh puskesmas maupun faskes lainnya milik pemerintah dan swasta ditunjuk oleh Pemda setempat dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. “Jadi untuk pelaksanaan vaksinasi ini pemerintah daerah kabupaten kota perlu menunjuk faskes mana yang dapat melaksanakan imunisasi tersebut,” ujarnya.

Selain itu kabupaten kota juga perlu menetapkan koordinator atau penanggung jawab vaksinasi covid-19 untuk mempermudah koordinasi lebih lanjut. Dinas kesehatan kabupaten kota agar mengambil langkah yang diperlukan supaya pelaksanaan vaksinasi covid-19 tidak menganggu vaksinasi rutin dan pelayanan kesehatan lainnya. Dinas Kesehatan kabupaten kota juga harus dapat mengoptimalkan kegiatan surveilence  covid-19 termasuk pelaporannya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidiq Handanu, mengatakan, pemerintah kota Pontianak telah menyiapkan penganggaran tenaga dan biaya operasional pemberian vaksin dan dilakukan secara gratis.

Saat ini pemerintah Kota Pontianak tengah mempersiapkan sasaran penerima vaksin untuk didata. Selain itu pihaknya juga melakukan pendataan tenaga yang bisa melakukan penyuntikan vaksin kepada masyarakat.

Dinas Kesehatan Kota Pontianak juga melakukan pengecekan terkait sarana yang akan digunakan untuk kegiatan vaksinasi tersebut.

Anggaran

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, berkomitmen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pontianak 2021 dan juga Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tetap memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19 hingga tahun 2021 mendatang.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Pontianak hingga akhir tahun ini diprediksi juga masih belum normal. Sebab daya beli masyarakat yang saat ini masih bergerak ke pemulihan,” katanya. Pandemi juga menyebabkan resesi global yang berimbas pada kelesuan pasar, serta harga komoditi dunia.

Namun, Edi mengisyaratkan ada kemungkinan penurunan pada APBD tahun depan. Pemkot Pontianak akan tetap memprioritaskan program yang menjadi kebutuhan terutama penanganan pandemi Covid-19. Selain itu program terkait infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas Pemkot Pontianak, termasuk jaring pengaman sosial yang penting untuk mengantisipasi gelombang kedua.

Anggota DPRD Kota Pontianak, Beby Nailufa, menambahkan, selama enam bualn berjalan sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk membantu warga yang terdampak pandemic. “Saya rasa masyarakat mendapatkan manfaatnya, namun PSBB beberapa waktu yang lalu mengganggu ekonomi rakyat, sehingga itu cukup berdampak,” katanya.

Beby berpendapat pemulihan ekonomi masyarakat merupakan hal yang utama. “Sekarang mereka sudah bisa beraktivitas seperti semula, namun ada protokol kesehatan yang kita lakukan. Ini tentunya sangat menguras pemikiran kita untuk menerpakan protokol kesahtan, termasuk dalam hal penindakan oleh satpol pp untuk menerapkan dispilin pelaku usaha, maupun pengunjung,” katanya.

Dia bilang, masih ada sebagaian masyarakta yang berpikir bahwa Covid-19 itu tidak ada. “Hingga akhirnya kita berada di zona merah, dan  kita melihat banyak sekali yang terpapar. Informasi sudah cukup baik dilakukan oleh pemerintah, namun kalau kita dianggap kurang, tentu kita harus berikhtiar terus untuk mengurangi dampak covid ini,” katanya.

ASEANTY PAHLEVI

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *