Bangun Smelter di Kalimantan, Butuh Transmisi Gas Trans Kalimantan Untuk Dukung Pembangunan IKN

0 135

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyampaikan, untuk mempercepat pembangunan smelter di Kalimantan, memerlukan listrik sebesar 579,5 Mega Watt. Untuk itu, perlu percepatan transmisi gas trans Kalimantan.
“Di Pulau Kalimantan ini perlu pembangunan semelter sebanyak 11 smelter dengan kebutuhan lebih dari 579 Mega Watt. Kebutuhan listrik ini diperlukan untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi agar masyarakat di desa tidak lagi gelap,” ungkap Gubernur Kalbar, Sutarmidji, saat sambutan Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2020, di Pendopo Gubernur Kalbar, Rabu (19/2/2020).
Lanjutnya, kebutuhan listrik ini seiring untuk mendukung keperluan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan pindah ke pulau kalimantan tepatnya Provinsi Kalimantan Timur. “Sebagaimana amanat RPJMN Tahun 2020-2024, hilirisasi industri adalah isu utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus, oleh karena itu kami mendorong Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan Kawasan Industri di Kalimantan,” katanya.
Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalbar saat ini sebesar 96 persen, Provinsi Kalteng sebesar 95 persen, Provinsi Kalsel 99 persen, Provinsi Kaltim sebesar 99 persen, Provinsi Kaltara sebesar 99 persen dan secara keseluruhan di Indonesia sebesar 98,86 persen.
Maka, Sutarmidji berharap pemerintah pusat segera melakukan percepatan pembangunan Transmisi Gas Trans Kalimantan dari Bontang, Banjarmasin, Palangkaraya, hingga Pontianak untuk percepatan pembangunan IKN. “Transmisi Gas Trans Kalimantan dari Bontang sampai Pontianak sepanjang 2.219 Kilometer untuk pemerintah pusat agar dibahas, ini sebagai penunjang IKN nantinya,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan dengan berpindahnya Ibukota Negara Indonesia di Kalimantan Timur, Indonesia memerlukan anggaran sekitar Rp400 triliun. “Targetnya tahun 2024 sudah pindah ke Kaltim, sehingga peluang ini bisa dimanfaatkan Kalimantan dengan potensi yang ada, dan dapat menghadapi tantangan ke depannya,” kata Tito.
Saat ini, walau memerlukan pendanaan cukup besar, pemerintah Indonesia masih merancang dan sedang dicari financial support tanpa mengganggu beban APBN. “Beberapa sudah mau seperti Pangeran Arab Emirat dan Jepang, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu beban APBN,” jelasnya.
Mendagri mengakui bahwa terobosoan penunjukkan Pulau Kalimantan sebagai kawasan ibukota baru Indonesia sangat rasional. Pasalnya, di Jakarta sudah terlalu padat. Terlebih keinginan pemerintah untuk membangun seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. “Pembangunan 55 persen ada di Pulau Jawa, termasuk uang yang beredar hingga 70 persen ada di Jawa,” katanya.
Selain itu, letak Jakarta yang berada di bagian barat Indonesia, memerlukan waktu tempuh yang lama dari daerah timur Indonesia. Maka, konektifitas antarkawasan Kalimantan sudah dipandang perlu oleh pemerintah, dan menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menggutarakan ungkapan terima kasih kepada seluruh pemerintah provinsi yang ada di Pulau Kalimantan atas dukungan pembentukan IKN. “Saya atas nama Presiden RI mengucapkan trimakasih atas pernyataan sikap Gubernur se-Kalimantan untuk pembentukan IKN,” kata Fadjroel Rachman.

Comments
Loading...